Hasilkan 240 Ton per Hari, Masyarakat Kota Jayapura Diajak Pilah Sampah dari Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Jayapura, Papua memaparkan, produksi sampah di daerah tersebut mencapai 240 ton per hari.

"Kalau hari biasa, sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA) sebanyak 240 ton per hari, namun pada hari raya keagamaan bisa sampai 300 ton per hari," ujar Pelaksana tugas Kepala DLHK Kota Jayapura Simon Petrus Koirewoa di Jayapura, melansir Antara, Rabu 27 Mei 2026.

Simon mengajak masyarakat daerah itu untuk memilah sampah dari sumbernya (rumah tangga) agar TPA di Koya Koso, Distrik Muara Tami tidak cepat penuh.

"Kami juga berharap ke depan ada pihak ketiga yang mau berinvestasi di bidang persampahan, karena ada sampah yang bernilai ekonomi," ucap dia.

Simon menjelaskan, armada dan tenaga kesehatan belum cukup untuk mengangkut volume sampah yang ada di masyarakat, sehingga ada beberapa wilayah yang belum mendapatkan pelayanan secara maksimal, seperti di Koya Barat, Koya Timur, Distrik Muara Tami dan beberapa kampung di sekitar wilayah perkotaan.

"Kendaraan yang kami miliki untuk mengangkut sampah meliputi roda empat ada 14 unit, mobil ambrol 14 unit, dan dump truck sebanyak 36 unit," terang dia.

Simon menambahkan jumlah kendaraan yang ada saat ini belum bisa menjangkau seluruh wilayah, karena masing-masing kendaraan sudah ditentukan untuk mengangkut sampah, baik di jalan raya maupun kompleks perumahan warga.

"Untuk wilayah Koya saja baru ada tiga armada, yakni dua dump truck dan satu ambrol yang mengangkut sampah, sehingga belum bisa maksimal," jelas Simon.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat (Jabar) mewajibkan pembentukan Bank Sampah Unit (BSU) di setiap rukun warga (RW) melalui instruksi kepala daerah sebagai langkah strategis memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan.

"Instruksi ini terkait pengelolaan sampah terpadu melalui kolaborasi program khususnya penanganan sampah di wilayah," ujar Kabid Pengendalian dan Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi Mansyur Sulaiman di Cikarang, melansir Antara, Senin 25 Mei 2026.

Ia menjelaskan, kewajiban membentuk BSU ini untuk menekan volume sampah dari sumber atau hulu melalui penguatan fasilitas pengelolaan yang ditunjang secara khusus lewat program 1 RW 1 Bank Sampah.

Kebijakan kepala daerah ini juga memuat instruksi kepada seluruh camat untuk aktif mendorong pemerintah desa maupun kelurahan mendukung pembentukan bank sampah di setiap RW.

"Setiap kecamatan juga diminta memfasilitasi sosialisasi pengelolaan sampah berbasis Reduce, Reuse, Recycle (3R), mengawasi pembuangan sampah liar serta memantau dan melaporkan tindakan pencemaran atau pembuangan sampah liar," terang Mansyur.

Menurut Mansyur, kepala desa dan lurah diarahkan untuk memfasilitasi pembentukan serta peningkatan kapasitas bank sampah, mendukung kegiatan daur ulang hingga menyediakan fasilitas pengolahan sampah organik melalui pelatihan dan pendampingan pengolahan kompos maupun budidaya maggot.

"Seluruh masyarakat juga diimbau mulai memilah sampah organik dan anorganik dari rumah tangga serta tidak membuang atau membakar sampah sembarangan karena dapat menimbulkan polusi dan merusak lingkungan," kata dia.

Mansyur mengatakan, Pemkab Bekasi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan bank sampah, termasuk membuka akses pasar hasil pengelolaan sampah melalui kegiatan business matching.

"Selain menekan volume sampah dari sumber, instruksi tersebut juga menekankan penting pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah liar di wilayah desa, kelurahan maupun kecamatan," papar dia.

"Seluruh hasil pelaksanaan program wajib dilaporkan setiap bulan sebagai bahan evaluasi pengelolaan sampah terpadu," sambung Mansyur.