Soal Dinasti Politik, Anas Sepakat dengan SBY

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sepakat dengan kritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang sistem dinasti politik yang kerap dipraktikkan para kepala daerah.

Pada alam demokrasi modern saat ini, elite politik harus membuka ruang yang lebih besar bagi sistem meritokrasi yang berbasis kecakapan dan prestasi dalam politik, bukannya mengutamakan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan untuk melanggengkan kekuasaannya.

"Jadi kalau Pak SBY misalnya menyindir atau mengkritik dinasti politik itu saya setuju. Artinya SBY itu setuju ada ruang yang terbuka makin lebar untuk meritokrasi," kata Anas saat penyembelihan hewan kurban di sekitar kediamannya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (15/10/2013).

Anas juga menjelaskan, sejak dari dulu dirinya serius mempromosikan meritokrasi politik yang berdasarkan kemampuan, kecakapan, dan prestasi. Kalau itu yang diutamakan, tentu dinasti politik itu bisa hilang. "Karena kalau dinasti itu kan konteksnya hubungan darah, famili. Kalau meritokrasi itu prestasi," jelasnya.

Karena itu, Anas berharap agar Presiden SBY yang sempat menyindir tentang dinasti politik bisa berada di garis terdepan dalam mewujudkan meritokrasi tersebut. "Dan kalau Beliau setuju untuk mempromosikan meritokrasi politik, kita semua berharap Beliau ada di depan memberikan contoh untuk itu. Jadi itu harapan yang wajar," tegasnya.

Akan tetapi, Anas menilai saat ini SBY belum sepenuhnya menciptakan sistem meritokrasi tersebut. Namun menurutnya, masih ada waktu untuk SBY sungguh-sungguh mengedepankan meritokrasi politik dan menghilangkan dinasti politiknya di Partai Demokrat.

"Sekarang belum. Tetapi belum terlambat untuk Pak SBY berada di depan untuk mempromosikan meritokrasi politik," tutur Anas. (Eks/Sss)