Upaya Memperkuat Tata Kelola Kebijakan Publik dengan Penguatan Sinergi Antar Lembaga

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus memperkuat upaya membangun tata kelola kebijakan publik yang adaptif dan berbasis evidence melalui penguatan sinergi antar lembaga yang memiliki fungsi kajian kebijakan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari ikhtiar membangun ekosistem kebijakan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berdampak bagi pembangunan nasional.

"Kebutuhan membangun koordinasi antarlembaga kajian kebijakan bukanlah gagasan baru," ujar Kepala LAN Muhammad Taufiq pada kegiatan Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kebijakan di LAN Veteran Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, berbagai forum yang pernah dibangun sebelumnya menunjukkan bahwa kolaborasi membutuhkan tata kelola yang lebih kuat agar mampu menghasilkan dampak nyata.

"Kita perlu memperkuat komunikasi dan koordinasi sinergi antar lembaga yang melakukan kajian kebijakan. Sekarang momentum kita semakin kuat karena fungsi kajian kebijakan sudah lebih jelas dan tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks," ucap Taufiq.

Dia juga menuturkan, pasca penataan fungsi penelitian nasional, badan strategi kebijakan di kementerian/lembaga kini memiliki ruang kerja yang semakin memiliki banyak kemiripan.

"Namun di lapangan, masih ditemukan berbagai kajian dengan isu yang sama dilakukan secara terpisah tanpa koordinasi yang optimal antar instansi," terang Taufiq.

Menurut Taufiq, kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan duplikasi kajian, fragmentasi data, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil rekomendasi kebijakan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kata dia, penguatan knowledge management, integrasi data, dan kolaborasi antarlembaga menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.

"Kebijakan berbasis evidence tidak berhenti pada penyusunan kajian. Tantangannya adalah bagaimana hasil kajian tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan," terang Taufiq.

Lebih lanjut, dia menilai, badan strategi kebijakan juga perlu bertransformasi menyesuaikan perubahan perilaku audiens dan kebutuhan para pengambil keputusan.

Taufiq menekankan, kecepatan penyajian informasi, pendekatan visual, serta pemanfaatan media digital kini menjadi aspek penting dalam penyampaian rekomendasi kebijakan.

"Audiens saat ini berubah. Perhatian publik semakin singkat, konsumsi informasi semakin visual, dan kebutuhan akan kecepatan semakin tinggi," kata dia.

"Cara kita menyampaikan hasil kebijakan juga harus menyesuaikan perubahan itu, untuk menjadi penting membangun organisasi kolaborasi yang lebih solid, tidak sekadar forum komunikasi biasa, melainkan wadah yang mampu memperkuat pengelolaan pengetahuan, sumber daya manusia, serta penguatan jejaring kebijakan," jelas Taufiq.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Agus Sudrajat menyampaikan, penguatan kolaborasi antar badan strategi kebijakan menjadi semakin penting mengingat tantangan pembangunan dan tata kelola kebijakan yang semakin kompleks.

"Selain itu, juga masih ditemui adanya persoalan tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi pusat dan daerah, serta belum optimalnya konektivitas kebijakan lintas sektor," terang dia.

Agus juga menjelaskan, hasil penilaian kualitas kebijakan tahun 2025 menunjukkan masih terdapat banyak PR dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik secara nasional.

Karena itu, kata dia, diperlukan wadah kolaboratif yang lebih kuat untuk menyatukan persepsi dan memperkuat kepemilikan bersama terhadap isu-isu strategis.

"Tujuan utama yang ingin dicapai adalah membangun pemahaman dan persepsi bersama mengenai tata kelola adaptif serta mendorong ownership isu-isu kebijakan lintas sektor. Banyak isu strategis nasional yang tidak bisa diselesaikan secara sektoral dan membutuhkan kerja kolaboratif," ucap Agus.

"Ke depan, forum kolaborasi ini dirancang tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah pertukaran pengetahuan dan penguatan jejaring melalui berbagai agenda seperti policy talk, policy cloud repository, diskusi tematik, hingga kolaborasi lintas asosiasi" sambung dia.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Andry Indrady, Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo, serta Kepala Badan Strategi Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.

Lalu Deputi Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BKKBN) Ukik Kusuma Kurniawan, Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Muhammad Takdir, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Asnawi Abdullah, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Mardyana Listyowati, Plt Deputi II, Kantor Staf Presiden Guruh Muamar Khadafi serta undangan lainnya.