Kasus Korupsi Chromebook Masuki Babak Akhir, 2 Eks Anak Buah Nadiem Bakal Divonis 30 April 2026

Liputan6.com, Jakarta - Kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook dan Chrome Device Management (CDM) akan memasuki babak akhir.

Hakim telah menjadwalkan sidang vonis untuk dua terdakwa, eks anak buah dari Nadiem Makarim saat menjabat sebagai menteri pendidikan, kebudayaan riset dan tekonologi (mendikbudristek).

Mereka adalah, Sri Wahyuningsih selaku mantan direktur sekolah dasar Kemendikbudristek (2020-2022) dan Mulyatsyah selaku mantan Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020.

"Kita agendakan pembacaan putusan dan majelis akan bermusyawarah pada hari Kamis 30 April 2026," kata Hakim Purwanto di ruang sidang Pengadila Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (27/4/2026).

Sebagai informasi, Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah masing-masing dituntut pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 120 hari penjara. Khusus Mulyatsyah, jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 2,28 miliar subsider 3 tahun penjara.

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan para terdakwa melanggar Pasal 603 jo Pasal 20 KUHP serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Jaksa juga mempertimbangkan hal memberatkan, yakni perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi. Sementara hal meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Dalam perkara ini, kerugian negara mencapai Rp 2,18 triliun, terdiri dari Rp 1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan dan 44,05 juta dolar AS atau sekitar Rp 621,39 miliar akibat pengadaan CDM yang dinilai tidak diperlukan dan tidak bermanfaat.

Jaksa menyebut para terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024 Nadiem Anwar Makarim serta mantan Staf Khusus Mendikbudristek Jurist Tan.

Perbuatan melawan hukum itu meliputi pengadaan laptop Chromebook dan CDM pada 2020 hingga 2022 yang tidak sesuai perencanaan dan prinsip pengadaan. Kajian kebutuhan juga disebut tidak berdasarkan kondisi riil pendidikan, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), sehingga program digitalisasi pendidikan dinilai gagal.

Selain itu, penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran disebut tidak didukung survei yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan juga dilakukan melalui e-Katalog dan SIPLah tanpa evaluasi harga yang memadai.

Atas perbuatannya, ketiga terdakwa terancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.