Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Minyak Mentah

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Alfian Nasution dituntut pidana penjara selama 14 tahun terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2013-2024.

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Andi Setyawan menyampaikan, terdakwa Alfian terlibat melakukan korupsi bersama-sama dengan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina periode 2012-2014 Hanung Budya Yuktyanta beserta Business Development Manager Trafigura Pte, Ltd periode 2019-2021 Martin Haendra Nata.

"Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama," tutur JPU dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Adapun terdakwa Hanung dan Martin juga dituntut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 tahun dan 13 tahun, dalam persidangan yang sama.

Selain itu, ketiga terdakwa juga dituntut agar dijatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 190 hari.

JPU juga menuntut ketiganya agar dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 5 miliar subsider 7 tahun penjara masing-masing untuk Alfian dan Martin, sedangkan untuk Hanung subsider 4 tahun penjara.

Dengan demikian, ketiga terdakwa diyakini melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelum melayangkan tuntutan, JPU mempertimbangkan beberapa hal memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan dimaksud, yakni perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kemudian, ketiganya juga dinilai telah mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara yang sangat besar dalam kasus itu.

"Sementara hal meringankan tuntutan, para terdakwa belum pernah dihukum," tutur JPU, seperti dilansir dari Antara.

Dalam kasus tersebut, Alfian didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 285,18 triliun. Ia diduga melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dalam tiga tahapan tata kelola minyak mentah dan produk kilang.

Ketiga tahapan dimaksud, yakni dalam pengadaan sewa terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pertamina, pemberian kompensasi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Research Octane Number (RON) 90 oleh pemerintah kepada Pertamina Patra Niaga tahun 2022 dan 2023, serta penjualan solar nonsubsidi pada PT PPN tahun 2020-2021.

Disebutkan bahwa perbuatan Alfian dilakukan bersama-sama dengan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga pada Pertamina Patra Niaga periode 2020-2021 Hasto Wibowo; Senior Vice President (SVP) Integrated Supply Chain (ISC)Pertamina periode 2017-2018 Toto Nugroho; Hanung; serta Vice President (VP) Crude, Product Trading, and Commercial (CPTC) periode 2019-2020 Dwi Sudarsono.

Kemudian, bersama-sama pula dengan Direktur Gas, Petrokimia, dan Bisnis Baru PT Pertamina International Shipping (PIS) periode 2024-2025 Arief Sukmara; Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi Indra Putra; serta Martin.

Dalam pengadaan sewa terminal BBM oleh Pertamina, kedelapan terdakwa telah memperkaya Komisaris PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi (PMKA) Gading Ramadhan Juedo, pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Andrianto Riza, serta pemilik manfaat PT Orbit Terminal Merak Mohammad Riza Chalid, sebesar Rp2,9 triliun pada kegiatan sewa Terminal Bahan Bakar (TBBM) Merak.

Kemudian dalam pemberian kompensasi JBKP RON 90 oleh pemerintah kepada Pertamina Patra Niaga tahun 2022 dan 2023, perbuatan para terdakwa telah memperkaya Pertamina Patra Niaga sebesar Rp 13,12 triliun.

Sementara dalam penjualan solar nonsubsidi pada PT PPN tahun 2020-2021, kedelapan terdakwa telah memperkaya PT Adaro Indonesia sebanyak Rp 630 miliar.

Dengan demikian, kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut sebesar Rp 285,18 triliun. Rincian kerugian negara meliputi kerugian keuangan negara sebesar 2,73 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dan Rp 25,44 triliun; kerugian perekonomian negara Rp 171,99 triliun; serta keuntungan ilegal 2,62 miliar dolar AS.

Kerugian keuangan negara dimaksud terdiri atas 5,74 miliar dolar AS dalam pengadaan impor produk kilang atau BBM serta Rp 2,54 triliun dalam penjualan solar nonsubsidi selama periode 2021-2023.

Sementara itu, kerugian perekonomian negara merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi yang ditimbulkan dari harga tersebut serta keuntungan ilegal didapat dari selisih antara harga perolehan impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri.

Atas perbuatannya, para terdakwa terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.