Kejagung Sikat Tambang Ilegal, Komisi III DPR: Tindak Lanjut Komitmen Presiden Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak tambang ilegal dinilai sebagai tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen memberantas praktik tersebut.

Anggota DPR RI Nasir Djamil menyatakan, penegakan hukum yang dilakukan Kejagung merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden.

“Langkah penegakan hukum oleh kejaksaan agung adalah tindak lanjut perintah Presiden Prabowo,” kata Nasir Djamil.

Pernyataan itu disampaikan Nasir terkait langkah Kejagung dalam menetapkan dan menahan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, sebagai tersangka. Heri yang baru menjabat selama enam hari diduga menerima suap sebesar Rp1,5 miliar dari petinggi PT TSHI, perusahaan nikel di Sulawesi Tenggara.

Nasir menegaskan, pemberantasan tambang ilegal merupakan komitmen Presiden karena dampaknya yang luas, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Menurutnya, aktivitas tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan dan mencemari kesehatan warga sekitar, tetapi juga tidak memberikan manfaat ekonomi yang merata.

“Bahkan cuan dari pertambangan ilegal itu hanya mengaliri orang-orang tertentu yang memodali tambang ilegal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Nasir menilai efektivitas penegakan hukum akan sangat bergantung pada dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Ia pun mendorong pemerintah, khususnya kementerian terkait, untuk menindaklanjuti arahan Presiden dengan menghadirkan konsep pertambangan rakyat.

Menurut Nasir, model tersebut dapat menjadi solusi agar pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus meminimalkan kerusakan lingkungan melalui pendekatan adat dan hukum yang hidup di tengah masyarakat.