Polri Tetapkan 196 Tersangka Perorangan Kasus Kebakaran Hutan

Liputan6.com, Jakarta - Bareskrim memaparkan perkembangan penegakkan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Data 1 Januari-28 September 2026, sebanyak 245 aduan diterima kepolisian yang tersebar di berbagai wilayah.

Di antaranya Polda Kalimantan Barat, Polda Riau, Polda Kalimantan Tengah, Polda Sumatera Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Jambi, Polda Kalimantan Selatan, Polda Aceh, Polda Kalimantan Utara, Polda Lampung, Polda Sulawesi Tenggara, dan Polda Sulawesi Selatan.

"Sampai saat ini dengan perkara yang telah kami tangani ataupun laporan polisi yang sudah kami terbitkan sebanyak 245 laporan polisi dengan luas areal terbakar yang terkait dengan perkara kebakaran tersebut seluas 5.181,61 hektare serta telah ditetapkan sebanyak 196 tersangka perorangan,” kata Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni, di Gedung Kemenko Polkam, pada Selasa (29/09/2026).

Dari jumlah tersebut, terlapor ada yang perorangan, ada pula korporasi. Dari 245 aduan yang masuk, 163 perkara telah memasuki proses penyidikan.

"Di mana 23 perkara telah selesai dan dinyatakan p21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan,” kata Irhamni.

Polisi menyebut hingga saat ini perkara-perkara kasus kebakaran hutan dan lahan lainnya masih terus diselidiki.

“Terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres penanganan perkara perorangan,” ujar Irhamni

Irhamni juga menambahkan pihaknya juga menerima 96 laporan perkara karhutla terkait korporasi dengan luas areal mencapai 25.384,94 hektare.

“Dari 96 laporan polisi tersebut 90 perkara berada pada tahap penyidikan, 1 perkara masih dalam penyelidikan, 3 perkara dihentikan pada tahap penyelidikan, serta 2 perkara dihentikan dengan SP3,” papar Irhamni.

Namun, polisi masih belum bisa memutuskan tersangka korporasi dalam insiden kebakaran hutan ini dan berjanji segera mengumumkan.

“Masih terdapat beberapa tersangka korporasi yang tentunya akan segera kami tetapkan, akan tetapi polri hingga saat ini telah menanganin 341 laporan polisi dengan total areal adalah 30.566,55 hektare serta telah menetapkan 196 tersangka perorangan,” terang Irhamni dalam keterangannya.

Sementara Koordinator Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Muttaqin Harahap mengatakan, pihaknya menerima laporan tindak 172 perkara tindak pidana karhutla berdasarkan data Januari-September 2026. Rinciannya, 52 perkara subjek hukum korporasi, dan 120 adalah subjek hukum perorangan.

“9 sudah kita nyatakan P21, 6 perkara sudah dilimpah ke pengadilan dan yang lain sedang masih berproses,” katanya.

Berdasarkan data perkara sementara yang diterimanya, daerah yang paling mendominasi saat ini berada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau. 

“Paling banyak sebetulnya ada di Kejaksaan Tinggi Riau, di sini tercatat sebanyak 25 perkara. Kemudian, disusul wilayah Kalimantan Tengah dengan 22 perkara, Kalimantan Timur 20, Sumatera Seratan 15, Kalbar dan Jambi masing-masing sebanyak 12 kasus,” ujar Muttaqin.

Selain itu, wilayah Kalimantan Barat menjadi salah satu yang area yang mendominasi perkara dalam subjek hukum korporasi.

“Korporasi di Kalimantan Barat saat ini tercatat sebanyak 26 subjek hukum korporasi, sedangkan Sumatera Selatan sebanyak 15 perkara,” terang Muttaqin.