Wamendagri: WFH Jadi Langkah Efisiensi dan Budaya Kerja Baru ASN

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah efisiensi sekaligus transformasi tata kelola pemerintahan.

Menurut Bima, kebijakan WFH tidak hanya berkaitan dengan penghematan energi, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan budaya kerja birokrasi agar lebih efektif dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.

"Prinsip efisiensi ini bukan hanya sekadar soal kita supaya tidak tergantung kepada pasokan BBM internasional, tetapi juga ada transformasi budaya kerja baru, ada kultur kerja yang baru, semuanya terbiasa gitu dan arahnya ke sana," ujarnya saat meninjau pelaksanaan WFH di Kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/4/2026).

Ia mengapresiasi kesiapan sistem di Pemerintah Kota Bekasi yang mencatat partisipasi WFH mencapai sekitar 40 persen dari total ASN. Bima juga meminta pemerintah daerah segera menghitung besaran efisiensi anggaran, terutama dari penghematan BBM, air, dan listrik.

Bima menegaskan, langkah efisiensi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi agar tidak membebani masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.

Ia memastikan kondisi APBN dan ketersediaan BBM nasional tetap aman, dengan tingkat ketergantungan impor yang terdampak dinamika Selat Hormuz relatif rendah.

"Bagi presiden, bagi pemerintah saat ini, keberpihakan kepada warga terutama kelas menengah ke bawah itu sangat penting untuk dijaga," tegasnya.

Terkait pelayanan publik, Bima memastikan layanan esensial tetap berjalan normal. Sektor vital seperti Dinas Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air, Pemadam Kebakaran, dan Satpol PP tetap beroperasi penuh. Adapun layanan di kecamatan, kelurahan, dan perizinan tetap berjalan dengan pembatasan maksimal 50 persen pegawai bekerja dari kantor.

Untuk menjaga kedisiplinan ASN selama WFH, pemerintah menerapkan sistem pengawasan melalui pelaporan kinerja digital dan pemantauan lokasi. Sanksi akan diberikan bagi ASN maupun pejabat yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Selain itu, Bima mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Bekasi yang mendorong ASN menggunakan transportasi umum dan sepeda. Ia berharap pengembangan transportasi publik berbasis kendaraan listrik dapat diperluas untuk mendukung efisiensi energi nasional.

"Sebetulnya kalau skema kendaraan listrik ini juga fokus ke transportasi publik, akan jauh lebih signifikan dampaknya, dan itulah yang kemarin sebetulnya mulai diinisiasi oleh Presiden," pungkasnya.