BSKDN Kemendagri: Inovasi Daerah Bukan Sekadar Simbol, Harus Berdampak Nyata

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya pemahaman dan penerapan delapan prinsip inovasi daerah yang berbasis ilmu pengetahuan dan bukti (evidence-based policy).

Hal tersebut disampaikan Yusharto dalam kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Inovasi Daerah 2025 dan Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah (IID) 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Ngawi di Nata Azana Hotel Ngawi, Selasa (3/3/2026).

Dalam paparannya, Yusharto menekankan bahwa inovasi tidak seharusnya dipandang sebagai agenda tahunan atau sekadar capaian simbolik. Menurutnya, inovasi perlu dirancang secara komprehensif, didukung analisis mendalam, dan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Inovasi daerah dapat dimaknai sebagai upaya pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Karena itu, inovasi harus berbasis ilmu pengetahuan, memiliki manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Yusharto.

Dia memaparkan delapan prinsip inovasi daerah yang harus menjadi kompas kebijakan, yakni efisiensi dan efektivitas, peningkatan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, dilaksanakan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dapat dipertanggungjawabkan, serta berkelanjutan.

Yusharto menilai keterbukaan menjadi kunci dalam membangun ekosistem inovasi yang sehat. Pemerintah daerah didorong untuk memastikan transparansi dalam setiap tahapan inovasi, membuka ruang partisipasi publik, serta melibatkan akademisi dan pemangku kepentingan dalam proses pemantauan dan evaluasi.

"Inovasi seng ada matinya, akan ada terus mengikuti perkembangan dan situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Maka dari itu, daerah harus terus menemukan kebaruan berikutnya dalam inovasi agar inovasi tidak kehilangan relevansi,” ujarnya.

Dalam konteks pengukuran kinerja, Yusharto menjelaskan bahwa Indeks Inovasi Daerah (IID) menilai dua aspek utama, yakni Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah, dengan total 36 indikator. Pengukuran ini bertujuan untuk melihat tingkat kematangan ekosistem inovasi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil IID 2025, Kabupaten Ngawi meraih predikat Sangat Inovatif dengan skor 88,58 dan mencatatkan 250 inovasi yang dilaporkan dalam sistem IID. Capaian tersebut dinilai mencerminkan komitmen kuat Pemkab Ngawi dalam membangun budaya inovasi berkelanjutan.

Sejalan dengan capaian tersebut, Yusharto mendorong agar inovasi di Ngawi tidak hanya unggul dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas dan dampak. Ia menekankan pentingnya dukungan regulasi yang konsisten, penguatan kolaborasi antarperangkat daerah, serta sinergi dengan pemangku kepentingan pentahelix.

“Aparatur sipil negara memiliki keleluasaan untuk melakukan pembaruan melalui inovasi. Namun yang terpenting, inovasi tersebut harus memberikan dampak nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Yusharto.