BSKDN Kemendagri: Tak Ada Daerah Miskin, Semua Punya Potensi Jadi Maju

Liputan6.com, Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri atau BSKDN Kementerian Dalam Negeri memperkuat pengawalan implementasi Program Direktif Presiden melalui Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Batch I di Kendari.

Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan pelaksanaan program prioritas nasional agar lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah.

Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, mengatakan setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi besar yang dapat dikembangkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

Karena itu, menurut dia, implementasi program prioritas pemerintah tidak bisa disamaratakan dan harus menyesuaikan kondisi masing-masing daerah.

“Tampil dengan keunikannya dan memiliki potensi yang sangat besar. Bagi kami tidak ada daerah yang miskin semua memiliki potensi yang siap untuk kita aktualisasikan menjadi daerah-daerah yang maju dan sejahtera bagi masyarakatnya,” ujar Yusharto di Hotel Sahid Azizah Kendari, Rabu (13/5/2026).

Yusharto menegaskan Program Direktif Presiden merupakan agenda prioritas nasional yang harus dikawal serius oleh seluruh jajaran pemerintahan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Program tersebut mencakup berbagai sektor strategis mulai dari pengendalian inflasi, swasembada pangan, penghapusan kemiskinan ekstrem, hingga peningkatan kualitas layanan dasar.

“Program Direktif Presiden merupakan agenda prioritas nasional yang harus dikawal secara serius oleh seluruh jajaran pemerintahan. Program-program tersebut langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Menurut dia, implementasi program di daerah membutuhkan sinkronisasi kebijakan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Melalui rakor tersebut, BSKDN juga menghimpun berbagai masukan dari pemerintah daerah terkait capaian program, hambatan di lapangan, hingga kebutuhan dukungan kebijakan.

Yusharto menilai forum semacam ini penting agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar operasional dan sesuai dengan kondisi daerah.

Ia juga menegaskan monitoring dan evaluasi tidak boleh dimaknai sekadar mencari kesalahan administrasi.

“Monitoring dan evaluasi tidak boleh dimaknai sebagai kegiatan mencari kesalahan. Monev harus menjadi instrumen perbaikan kebijakan, bukan sekadar pengawasan administratif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yusharto mengatakan BSKDN saat ini terus memperkuat fungsi Policy Hub sebagai simpul strategis kebijakan di lingkungan Kemendagri.

Melalui penguatan fungsi tersebut, BSKDN berupaya menghubungkan data, analisis, isu lapangan, hingga rekomendasi kebijakan guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

Menurut Yusharto, keberhasilan Program Direktif Presiden pada akhirnya tidak hanya diukur dari capaian administratif, tetapi dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran negara.

“Keberhasilan dari program direktif presiden harus memperhatikan sejauhmana rakyat di daerah merasakan kehadiran negara secara nyata adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.