DPR Minta Pemerintah Perhitungkan Dampak Konflik AS-Israel dan Iran: Salah Satunya soal Harga Minyak

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini meminta mengantisipasi dampak serangan Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran, yang bisa berdampak ke Indonesia. Karena itu, prinsip bebas aktif harus tetap dikedepankan.

"Saya meminta agar pemerintah Indonesia harus tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan mengedepankan penyelesaian damai melalui jalur diplomasi dan hukum internasional,"  kata dia saat dikonfirmasi, Minggu (1/3/2026).

Politikus NasDem ini mengungkapkan, dampak konflik antara AS-Israel dan Iran tersebut terhadap Indonesia tak bisa dipandang ringan.

"Dari sisi ekonomi, potensi gangguan distribusi energi global, khususnya melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz, dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Berdasarkan data 2025 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kebutuhan kilang BBM sebesar 30,39% minyak mentah yang diperoleh melalui impor luar negeri," jelas dia.

"Kondisi ini akan berimbas kepada kenaikan harga energi dan berimplikasi pada beban fiskal negara, tekanan inflasi, serta meningkatnya biaya produksi dan distribusi barang di dalam negeri," sambung Amelia.

Dia juga menyebut, ketidakpastian global akibat eskalasi konflik dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah dan arus investasi. 

"Dari aspek keamanan, situasi yang memanas di Timur Tengah juga berpotensi memicu polarisasi opini publik serta dinamika sosial domestik yang perlu dikelola secara bijak melalui komunikasi publik yang akurat dan terukur," jelas Amelia.

Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk mengamankan rantai pasok energi kita terutama jalur maritim Indonesia.

"Juga memperkuat koordinasi lintas kementerian guna memastikan ketahanan energi nasional, termasuk optimalisasi cadangan strategis dan diversifikasi sumber pasokan. Termasuk menyiapkan kesiapsiagaan perlindungan warga negara Indonesia di kawasan terdampak melalui skema kontinjensi yang jelas dan respons cepat diplomatik," kata Amelia.

Sementara di tingkat internasional, ia meminta kementrian luar negeri mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa segera mengambil peran mediasi aktif untuk mencegah konflik meluas dan mendorong tercapainya gencatan senjata. 

"Karena DK PBB memiliki mandat menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sehingga langkah diplomatik yang tegas dan kolektif menjadi krusial agar eskalasi tidak berkembang menjadi konflik regional yang lebih destruktif," kata Amelia.

Pemerintah melakukan langkah mitigasi terhadap jemaah umrah Indonesia di Arab Saudi menyusul penutupan ruang udara di sejumlah negara kawasan Timur Tengah akibat perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran, salah satunya membentuk tiga tim yang bekerja secara tiga shift dan tersebar di tiga titik bandara.

"KUH (Kantor Urusan Haji) telah membentuk tiga tim yang bekerja dalam tiga shift dan disebar di tiga titik bandara, yakni Terminal 1, Terminal 2 (eks Saudia), dan Terminal Haji. Langkah ini untuk memastikan pendampingan dan koordinasi berjalan optimal bagi jemaah yang terdampak perubahan jadwal penerbangan," kata staf teknis KUH Jedaah, Muhammad Ilham Effendy dalam keterangannya, Minggu (3/1/2026).

Seperti dilansir dari Antara, Sejumlah negara tetangga Arab Saudi, seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Irak, dan Suriah, dilaporkan menutup ruang udara untuk kedatangan maupun keberangkatan penerbangan menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan.

Di sisi lain, Arab Saudi bersama Oman, Yordania, dan Lebanon masih mengoperasikan penerbangan secara terbatas dengan status siaga dan pengawasan ketat, menyesuaikan dinamika kondisi di lapangan.

Pemerintah memastikan situasi di dalam wilayah Arab Saudi hingga saat ini tetap aman dan terkendali. Aktivitas masyarakat berlangsung normal, dengan peningkatan kewaspadaan sesuai standar keamanan yang berlaku.

Untuk mengantisipasi potensi keterlambatan atau pembatalan penerbangan yang berisiko menyebabkan jemaah umrah tertahan (stranded) di bandara, Kantor Urusan Haji Jeddah segera melakukan langkah mitigasi, termasuk koordinasi intensif dengan otoritas setempat dan maskapai penerbangan.

KUH Jeddah menjalin komunikasi intensif dengan maskapai, penyelenggara travel, dan syarikah guna mencari solusi bagi jemaah yang tertunda kepulangannya akibat pembatalan atau penyesuaian jadwal penerbangan.

KBRI Riyadh mengimbau WNI di Arab Saudi tetap tenang dan memantau informasi resmi dari otoritas setempat maupun perwakilan RI.

Pemerintah Indonesia melalui perwakilannya juga terus berkoordinasi untuk memastikan keamanan dan keselamatan jamaah umrah tetap terjaga, serta mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.