Sisa Kejayaan VOC di Pademangan: Gudang Kasteel Batavia Terkubur di Antara Truk dan Sampah

Liputan6.com, Jakarta - Langkah kaki menyusuri Jalan Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara, membawa siapa pun pada sebuah kontras yang menyentak. Di satu sisi, deru truk kontainer dan alat berat proyek infrastruktur modern mendominasi udara. Di sisi lain, berdiri  sisa-sisa kejayaan kolonial yang nyaris terlupakan, Gudang Timur dari Kasteel Batavia, benteng VOC abad ke-17 yang pernah menjadi jantung kekuasaan Batavia.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com di lokasi pada Kamis (26/2/2026), bangunan yang dahulu berdiri sebagai simbol pertahanan dan pemerintahan kolonial kini berada dalam kondisi memprihatinkan.

Lingkungannya tampak lembap dan kurang terawat, area di sekitarnya terkepung tumpukan sampah, genangan air, serta deretan rumah semi permanen milik warga. 

Truk-truk besar keluar masuk tanpa henti, menciptakan kontras tajam antara aktivitas modern dan sisa sejarah yang rapuh. Di tengah situasi itu, anak-anak tampak bermain di sekitar kawasan, sementara ibu-ibu menjemur pakaian tepat di samping tembok berusia ratusan tahun tersebut.

Dinding bata merah bangunan itu tampak terkelupas dan rapuh, dengan akar-akar tanaman menjalar dari bagian atap hingga menyelimuti permukaannya. Halaman depan yang dahulu menjadi bagian penting dari kawasan benteng kini berubah fungsi menjadi area parkir truk-truk besar.

Tak terlihat papan penanda sejarah maupun pagar pembatas yang menegaskan nilai cagar budaya di lokasi tersebut, membuat bangunan ini seolah tak lebih dari sisa tembok tua tanpa arti, terabaikan di tengah hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari.

Sejarah mencatat, Kasteel Batavia bukan bangunan sembarangan. Benteng ini menjadi fondasi awal terbentuknya Batavia, kota kolonial yang kelak berkembang menjadi Jakarta. Namun perjalanan panjang kota ini justru meninggalkan warisan sejarahnya tertinggal di belakang laju pembangunan.

Di tengah kepadatan permukiman dan proyek-proyek infrastruktur, keberadaan Gudang Timur Kasteel Batavia semakin sulit dikenali. Bahkan dari Jalan Tongkol, bangunan ini nyaris tak terlihat. Hanya mereka yang sengaja mencarinya yang akan menemukan reruntuhan bata tua di balik tumpukan puing dan semak liar.

Padahal, dari titik inilah tembok Kota Batavia dahulu membentang, mengelilingi pusat kekuasaan VOC, lengkap dengan bastion dan gudang logistik. Kini, yang tersisa hanyalah fragmen, terpisah dari narasi besar sejarah Jakarta.

Pengamat tata kota, Prof Putu Rumawan Salain, menanggapi kondisi situs bersejarah yang terdesak pembangunan. 

"Hubungan situs bersejarah dengan infrastruktur skala besar saling memiliki hubungan yang penting, kuat, dan wajib dilindungi dan dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” kata Prof. Putu.

Kasteel Batavia pertama kali dibangun pada 1621 dan rampung pada 1622, berlokasi di ujung muara Sungai Ciliwung. Pembangunannya menjadi titik awal terbentuknya Kota Batavia yang kala itu terbagi dua oleh aliran sungai, bagian barat dan timur. Dari kasteel inilah tembok kota dibangun membentang dari utara ke selatan, setinggi lima meter, lengkap dengan 15 bastion pertahanan.

Benteng ini tidak hanya berfungsi sebagai benteng militer, tetapi juga sebagai kediaman Gubernur Jenderal VOC. Pada abad ke-17, keberadaan VOC di Nusantara mendapat perlawanan dari berbagai kesultanan besar seperti Mataram Islam dan Banten. Kasteel Batavia menjadi simbol dominasi sekaligus pusat kendali kolonial.

Namun, seiring waktu, Kota Oud Batavia berkembang terlalu padat. Krisis air bersih, wabah penyakit, dan lingkungan yang memburuk membuat kawasan ini ditinggalkan. Pada 1809, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memutuskan membongkar Kasteel Batavia dan memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, kawasan yang kini dikenal sebagai Lapangan Banteng.

Batu-bata kasteel bahkan digunakan kembali untuk membangun Istana Daendels, gedung yang kini dikenal sebagai Gedung AA Maramis.

Kota Modern, Ingatan yang Terpinggirkan

Prof Putu, menilai kondisi ini mencerminkan krisis sensitivitas sejarah dalam perencanaan kota.

"Bila pembangunan dikawasan ini berlangsung dapat dinyatakan sebagai krisis sensitivitas sejarah dalam perencanaan kota. Dalam ungkapan lainnya dapat diungkapkan bahwa terjadi pengingkaran terhadap situs bersejarah,” jelasnya.

Menurut Prof. Putu , situs bersejarah seharusnya tidak diposisikan sebagai penghambat pembangunan, melainkan bagian dari identitas kota yang justru bisa memperkuat kesejahteraan dan karakter urban.

Ia juga menekankan bahwa dalam teori Identitas Kota oleh Hamid Shirvani, preservasi merupakan elemen penting pembentuk citra kota. Menurutnya, banyak kota di dunia mampu merawat warisan sejarahnya dan menjadikannya bagian dari lanskap kota modern, bukan monumen terisolasi.

"Pembangunan proyek-proyek infrastruktur dengan skala besar tidak harus menghancurkan situs-situs bersejarah, dia merupakan Historic Urban Lanscape (Landskap Kota Bersejarah) yang terintegrasi dengan struktur kota Modern, bukan sebagai suatu monumen yang terisolasi," ujarnya.

Prof. Putu mengingatkan bahwa hilangnya bangunan bersejarah bukan sekadar kehilangan fisik, tetapi juga hilangnya identitas kota. "Jika sampai terjadi hilangnya sisa bangunan bersejarah dapat saja mencerminkan akan lemahnya kesadaran kota berbasis sejarah di Jakarta,” katanya.

Menurutnya, kota modern seharusnya dibangun tanpa mengorbankan ingatan sejarah, karena citra kota lahir dari jejak masa lalunya.

"Sebaiknya tidak ada korban, karena citra kota sangat diwarnai melalui Urban Historical Core," jelasnya.

Status Kasteel Batavia hingga kini masih sebagai objek diduga cagar budaya. Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary, menegaskan proses penetapan masih berjalan.

"Kastil Batavia itu memang saat ini masih menjadi objek diduga cagar budaya. Tentunya kita masih meneliti apakah itu bisa ditetapkan menjadi sebuah cagar budaya," katanya, dikutip dari CNN Indonesia.

"Di sini ada tim ahli cagar budaya. Mereka yang akan meneliti apakah memang itu masuk kriterianya,” sambungnya.

Ketidakjelasan status ini membuat pengelolaan kawasan menjadi kompleks, terlebih sebagian lahan berada di bawah kewenangan TNI Angkatan Darat, berbeda dengan Museum Bahari yang kini terawat karena berada di bawah Pemprov DKI.