Tito Karnavian: Jumlah Pengungsi di Sumatra Barat Sudah Nol

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian mengatakan, jumlah pengungsi di wilayah Sumatra Utara dan Aceh sudah mulai berkurang.

"Pengungsi tadinya dua juta lebih, sekarang menjadi lebih kurang 12.994 yang ada di tenda," kata dia dalam rapat membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra di Nusantara IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Mantan Kapolri itu menuturkan, jumlah wilayah terdampak akibat bencana tersebut kini telah menurun, di mana tinggal 52 kabupaten/kota, 491 kecamatan, dan 4.511 desa.

"Sumatra Barat, 16 dari 19 kabupaten yang terdampak," ungkap Tito.

Meski demikian, di wilayah Sumbar, sudah tak ada lagi yang mengungsi. "Untuk Sumatra Barat pengungsi saat ini sudah nol dari sebelumnya 16.164. Ada yang sudah pulang kembali mendapatkan bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan maupun sedang, sedangkan yang berat atau hilang tinggal di huntara maupun mendapatkan dana tunggu hunian," jelas tito.

Sementara itu, jumlah pengungsi di Sumut kini tersisa ratusan orang, jauh menurun dibandingkan sebelumnya yang mencapai puluhan ribu warga.

"Pengungsi yang semula 53.523 itu ada 850 lagi. Ini ada di satu tempat saja yaitu di Tapanuli Tengah," ungkap Tito.

"Kerusakan rumah lebih kurang 30.000 lebih baik yang rumah ringan, sedang, maupun berat sudah kami klasifikasikan," sambungnya.

 Sementara Aceh saat ini masih ada 12.144 pengungsi, dengan jumlah pengungsi terbanyak di Aceh Utara.

 "Yang terbanyak adalah di Kabupaten Aceh Utara 5.197 yang masih ada di tenda. Kemudian diikuti Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, kemudian Aceh Timur, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, kemudian di Lhokseumawe dan Nagan Raya," kata Tito.

Sebelumnya, Tito menyatakan proses normalisasi penuh wilayah terdampak bencana Sumatera diperkirakan membutuhkan waktu hingga 2–3 tahun.

Tito menjelaskan, normalisasi penuh mencakup pembangunan infrastruktur secara permanen, termasuk jalan, jembatan, dan sungai yang membutuhkan waktu panjang karena skala kerusakan yang luas.

“Normalisasi penuh saya sampaikan mungkin kira-kira 2–3 tahun. Kenapa? Karena memang mengeruknya, termasuk tadi jalan-jalan yang kabupaten, jalan provinsi, ini mengerjakannya kan sangat banyak ruas yang kena untuk dipermanenkan,” kata Tito usai konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Meski begitu, Tito mengungkapkan kondisi fungsional di daerah terdampak memungkinkan untuk dipulihkan dalam waktu relatif singkat, terutama jika pembersihan lumpur hingga pembukaan akses dasar dilakukan secara masif.

“2 bulan juga normal kalau kita genjot masalah lumpurnya,” ujar Tito.

Ia menyampaikan, istilah normal dalam waktu dua bulan tersebut merujuk pada normal fungsional, bukan normal permanen. Normal fungsional berarti akses dasar sudah dapat digunakan masyarakat, kendati belum sepenuhnya dibangun secara permanen.

“Dalam 2 bulan bisa saya katakan normal fungsional bahasanya ya, bukan normal permanen. Normal fungsional itu artinya kalau jalannya bisa dilalui, kemudian lorongnya bisa dilalui,” jelas Tito.