KPK: Kenaikan Gaji Hakim Kurangi Risiko Korupsi, tapi Integritas Tetap Kunci

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo menyoroti kenaikan gaji hakim oleh Presiden Prabowo Subianto demi memperkuat integritas dari potensi rasuah. Dia mengamini hal itu menjadi salah satu upaya, namun tidak menjamin seluruhnya.

"Dengan adanya penambahan penghasilan diharapkan lebih mengurangi risiko korupsi. Tapi kembali lagi kepada orang, kalau orangnya masih demikian? Ya tetap ditindak!" kata Ibnu kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Ibnu meyakini, Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang menaungi para hakim berprinsip zero tolerance terhadap tindak pelanggaran hukum. Artinya, MA mendukung upaya hukum dilakukan oleh KPK, dalam hal ini kasus ketua dan wakil PN Depok.

"Tegas dari Mahkamah Agung. Zero toleransi, menurut Ketua Mahkamah Agung demikian. Pendidikan, pencegahan (dilakukan) dan penindakan tetap ada," jelas Ibnu.

Ihwal pengawasan pihak eksternal terhadap instansi peradilan, KPK menyerahkan kewenangannya kepada Komisi Yudisial (KY).

"KY akan melaksanakan sendiri bagaimana dia akan meningkatkan. Sedangkan kita juga melalui faktor pencegahan dan pendidikan juga sudah masuk ke situ," jelas Ibnu.

Ke depan, Ibnu menyatakan KPK akan ikut memberi pembekalan terhadap calon hakim. Harapannya, ketika sudah menerima pembekalan, mereka paham aspek korupsi dan bisa menghindarinya.

"Ini ada program di mana nanti untuk para calon hakim kita ada sesuatu seperti pelatihan beberapa hari tentang pendidikan dan pencegahan. Supaya tidak terjadi korupsi," Ibnu menutup.

Sebagai informasi, KPK baru saja menangkap sejumlah hakim dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar awal Februari 2026.

Dalam OTT itu, KPK menangkap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta-Bambang Setyawan serta Juru Sita PN Depok Yohansyah Maruanaya (YOH). Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka.

MA menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum terhadap hakim dan jurusita PN Depok. Juru Bicara (Jubir) MA, Yanto menyatakan, pimpinan MA mendukung penuh langkah KPK dalam memproses dan mengungkap dugaan korupsi di lingkungan PN Depok.

“Ketua MA berkomitmen tidak akan menghalangi dan akan segera mengeluarkan izin penangkapan apabila ada hakim yang melakukan tindak pidana harus dilakukan penangkapan,” kata Yanto dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

Terkait perkara di PN Depok, Yanto mengatakan Ketua MA telah menandatangani izin penahanan hakim segera setelah permohonan diajukan oleh penyidik KPK. Langkah tersebut disebut sebagai bentuk komitmen pimpinan MA dalam menjaga kehormatan dan marwah lembaga peradilan.

“Sebagaimana komitmen menjaga kehormatan dan marwah Mahkamah Agung maka Mahkamah Agung tidak akan memberikan bantuan kepada yang bersangkutan atau memberi advokasi kepada yang bersangkutan,” ujar Yanto.