Pramono: 270 Ribu Peserta PBI BPJS Kesehatan di Jakarta Terdampak Penonaktifan

Liputan6.com, Jakarta - Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta mengatakan, sebanyak 270.000 peserta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan di Jakarta terdampak penonaktifan kepesertaan per 1 Februari 2026 berdasarkan keputusan Menteri Sosial (Mensos) RI.

Dia menyebut, meski ratusan ribu warga terdampak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pelayanan kesehatan tetap diberikan tanpa pengurangan.

"Kalau di Jakarta dihitung berapa yang kemudian perlu direaktivasi atau sudah atau belum, kurang lebih 270.000 peserta yang terdampak," ujar Pramono di Puskesmas Kelurahan Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Meski begitu, Pramono memastikan Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta tetap hadir untuk menanggung layanan kesehatan bagi warga yang terdampak penonaktifan tersebut, sambil menunggu pemutakhiran data dari pemerintah pusat.

"Pemerintah Jakarta tetap harus hadir untuk kemudian mengatasi, menanggulangi kalau masyarakat yang katakanlah dari 270.000 itu terkena, Pemerintah Jakarta harus memberikan pelayanan yang sama," kata dia.

Pramono menyampaikan, layanan yang diberikan tidak hanya untuk pengobatan ringan, tetapi juga mencakup penyakit berat dan layanan medis berbiaya tinggi.

"Tidak ada berkurang termasuk untuk penyakit-penyakit yang berat yang diderita oleh masyarakat dan juga kalau harus rawat inap, cuci darah, operasi katarak, layanan rutin lainnya sehingga kita akan tetap lakukan," terang Pramono.

Untuk menjamin layanan tetap berjalan, lanjut Pramono, Pemprov DKI akan mengalihkan peserta penerima manfaat yang belum tereaktivasi ke skema kepesertaan yang ditanggung Pemprov DKI.

"Jakarta itu tetap akan meng-cover itu, karena Jakarta punya ruangnya untuk itu, ada yang disebut segmen PBPU BP Pemda. Jadi siapapun yang kemudian misalnya belum tereaktivasi, Jakarta akan memberikan pelayanan yang sama," tandas Pramono.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan normalisasi Sungai Ciliwung sudah dimulai. Saat ini, kata dia, proses pembebasan lahan segera rampung.

"Seperti yang saya sampaikan, normalisasi Ciliwung kita sudah mulai. Pembebasan lahannya sudah hampir selesai," kata Pramono di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu 8 Februari 2026.

Saat ini, kata Pramono, proses pembebasan lahan untuk normalisasi Ciliwung tengah dikebut dengan bekerja sama dengan pemerintah pusat.

"Jadi semua ada 14 penlok (penetapan lokasi) yang sudah saya tanda tangani dan sudah dilakukan pembebasan lahan. Mungkin hari Jumat besok saya bersama Bapak Nusron Wahid, Pak Menteri ATR/BPN akan melakukan seremoni untuk itu," kata Pramono.

Selanjutnya, Pramono menyebut pembuatan tanggul akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

"Sehingga dengan demikian mudah-mudahan bulan Maret sudah mulai dibuat tanggul oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU yang tanggung jawab," pungkasnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau proses pembebasan lahan di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, pada Kamis 29 Januari 2026.

Upaya itu disebutnya telah sesuai dengan arahan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor SA 01-Mn/217 tanggal 11 April 2025 tentang dukungan pengadaan tanah, serta rencana aksi pengendalian banjir Sungai Ciliwung.

"Ini merupakan bagian dari upaya serius Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir, khususnya dalam jangka menengah," kata Pramono.