Pengepul Kasus Pemerasan Sudewo Diminta Kembalikan Uang ke KPK, Bukan Calon Perangkat Desa

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pengepul pada kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Pati nonaktif Sudewo (SDW) untuk mengembalikan uang kepada lembaga antirasuah. Bukan ke calon perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

“Kami mengimbau, silakan terkait dengan uang-uang itu dikembalikannya kepada KPK, sehingga menjadi barang bukti dalam perkara ini,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (4/2/2026).

Setelah menerima uang tersebut, kata Budi, KPK akan melakukan konfirmasi ulang kepada pihak-pihak terkait. Langkah ini untuk memastikan seluruh fakta terkait uang tersebut jelas dan akurat.

“Dari barang bukti itu, tentu nanti KPK akan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang bisa menerangkan terkait dengan keberadaan uang tersebut,” katanya.

KPK mengungkapkan jabatan yang diperjualbelikan dan harga yang dipatok Sudewo. Posisi yang diperjualbelikan Kepala Urusan Desa (Kaur), Kepala Seksi, hingga Sekretaris Desa.

"Jadi memang di sana ada setidaknya ada tiga jabatan ya (yang diperjualbelikan) ada KAUR, kemudian ada Kepala Seksi, ada juga Sekretaris Desa atau Sekdes," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Budi menuturkan, harga yang dipatok Sudewo untuk posisi Carik atau Sekretaris Desa diduga lebih tinggi daripada tarif-tarif untuk KAUR ataupun Kepala Seksi.

"Rp 120 juta untuk KAUR atau Kasi, kemudian Rp 155 juta atau Rp 165 juta itu untuk tarif yang Sekdes atau Carik," jelas Budi.

Parahnya, kata Budi, harga tersebut kemudian di-mark up oleh tim 8 atau tim pengepul uang yang menjadi orang-orang kepercayaan Sudewo menjadi lebih mahal.

"Jadi nilainya dari Rp 165 juta sampai dengan Rp 225 juta. Artinya kemudian ada peran-peran aktif yang dilakukan oleh para pihak pengepul ini dalam konstruksi dugaan pemerasan," tutup Budi, dilansir Antara.

Namun kepada awak media, Sudewo membantah pernah membicarakan kesepakatan apapun soal jual beli jabatan. Pernyataan itu disampaikan Sudewo sesaat sebelum dirinya ditahan KPK.

“Saya belum pernah membahas secara formal maupun secara informal kepada siapa pun, kepada Kepala Desa, seluruh Kepala Desa Kabupaten Pati, saya belum pernah membahasnya, kepada Camat, kepada OPD, belum pernah membahasnya sama sekali," kata Sudewo.

Sudewo bahkan mengklaim, dirinya adalah korban dari perbuatan anak buahnya sendiri. "Saya menganggap, saya ini dikorbankan, saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali!" klaim dia.

Sudewo berkilah, menurut dia semua jabatan di bawah kendalinya bakal dilakukan secara adil dan computer based atau berbasis komputer. Tujuannya, demi menutup celah kecurangan dari pihak mana pun.

Pada 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ketiga tahun 2026 di Kabupaten Pati dan menangkap Sudewo. Selanjutnya pada 20 Januari 2026, KPK membawa Sudewo bersama tujuh orang lainnya ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Mereka adalah Bupati Pati Sudewo (SDW); Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono (YON); Kades Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono (JION); dan Kades Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan (JAN).

Selain itu, KPK mengumumkan Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.