Data PPATK 2025: Tiap Jam Terima 21.861 Laporan Transaksi Keuangan

Liputan6.com, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka data. Terjadi lonjakan signifikan jumlah laporan transaksi keuangan di Indonesia sepanjang 2025. Salah satunya pada Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). 

PPATK menerima 183.281 laporan transaksi mencurigakan sepanjang 2025. Angka ini naik sekitar 2,7 persen dibanding tahun 2024.

"PPATK telah menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5 persen dibanding tahun 2024 yang berjumlah 35,6 juta laporan. Jadi saat ini PPATK menerima 21.861 laporan per jam di hari kerja" ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Selasa (3/2/2026).

Peningkatan jumlah laporan diikuti intensitas analisis yang dilakukan oleh PPATK. Ivan menjelaskan ribuan produk intelijen keuangan telah diterbitkan dan diserahkan kepada aparat penegak hukum serta instansi terkait. 

Total nilai transaksi yang dianalisis menembus angka Rp 2.085 triliun. Angka ini naik tajam sebesar 42 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp 1.459,6 triliun. 

“PPATK telah menyampaikan 994 hasil analisis, 17 hasil pemeriksaan, serta 529 informasi kepada penyidik dan kementerian terkait dengan total perputaran dana yang dianalisis mencapai Rp 2.085 triliun, atau meningkat 42 persen dari tahun 2024 sebesar Rp 1.459,6 triliun,” bebernya. 

Ivan memastikan peran PPATK kini tidak hanya pemberantasan kejahatan keuangan luar biasa. Tetapi juga berdampak langsung pada kas negara.

"Informasi PPATK tidak hanya berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal, namun juga berkontribusi dalam penerimaan negara dari sektor perpajakan," ucapnya.

Dari laman resmi PPATK, sepanjang tahun 2025, PPATK telah melakukan 15.539 permintaan data dan informasi kepada Pihak Pelapor dan instansi terkait yang mendukung peningkatan kualitas HA, HP dan Informasi PPATK. Kolaborasi ini berlanjut ke tahap diseminasi dimana penyidik telah memberikan feedback terhadap 62,5 persen produk intelijen keuangan PPATK. Beberapa TPA yang menjadi fokus PPATK dan penyidik dalam pemberantasan TPPU adalah sebagai berikut: 

1. Korupsi 

PPATK telah menyampaikan ke penyidik sebanyak 302 HA, 3 HP, dan 68 Informasi yang terkait dengan dugaan TPPU yang berasal dari TPA korupsi, dengan nominal transaksi yang dianalisis mencapai Rp180,87 triliun. 

2. Narkotika 

Sepanjang tahun 2025, terdapat 94 HA, 2 HP, dan 11 Informasi PPATK yang telah disampaikan kepada penyidik yang terindikasi TPPU yang berasal dari TPA narkotika dengan total nominal transaksi yang dianalisis mencapai Rp4,79 triliun. Modus operasi yang dilakukan oleh jaringan pelaku TPA narkotika antara lain menggunakan rekening atas nama orang lain (nominee) baik rekening bank maupun e-wallet, memanfaatkan aset kripto dan perusahaan cangkang, serta jasa remitansi. 

3. Judi online (Judol) 

PPATK mencatat perputaran dana judol pada tahun 2025 sebesar Rp286,84 triliun yang dilakukan dalam 422,1 juta kali transaksi. Jumlah perputaran dana ini menurun 20% dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp359,81 triliun. Tren ini diikuti dengan penurunan jumlah deposit judol yang pada tahun 2025 sebesar Rp36,01 triliun, menurun dari tahun 2024 sebesar Rp51,3 triliun. Tercatat sebanyak 12,3 juta orang melakukan deposit judol melalui beberapa kanal seperti bank, e-wallet, dan QRIS. Terdapat perubahan modus penyetoran deposit menggunakan QRIS yang meningkat signifikan dibandingkan melalui setoran di bank ataupun e-wallet. Turunnya total nominal deposit dan angka perputaran dana judol disebabkan karena penerapan strategi yang tepat dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan judol di berbagai sisi.  

4. Green Financial Crime (GFC) 

Beberapa catatan sepanjang tahun 2025 terkait dengan kejahatan lingkungan antara lain sebagai berikut: a.Terdapat 27 HA dan 2 Informasi PPATK terkait sektor pertambangan dengan nominal transaksi mencapai 517,47 triliun. 

5.    Bidang Perpajakan 

Salah satu temuan signifikan terdapat pada sektor perdagangan tekstil, divmana pihak-pihak tertentu diduga menyembunyikan omzet hingga senilai Rpv12,49 triliun dengan menggunakan rekening karyawan atau pribadi untuk menerima transaksi hasil penjualan ilegal. 

6. Peretasan 

Selama tahun 2025, PPATK telah menyampaikan 9 HA ke Polri, 3 Informasi ke lembaga negara, dan 3 Informasi ke pemerintah daerah yang terkait dengan peretasan yang menyasar ke titik-titik rentan pada sistem informasi yang digunakan oleh para pelaku industri keuangan dengan total transaksi sebesar Rp1,03 triliun. 

7.    Penipuan 

Sepanjang tahun 2025, PPATK telah menyampaikan 132 HA, 1 HP, dan 23 Informasi dengan nominal transaksi yang dianalisis mencapai Rp22,53 triliun. 

 8.    Perdagangan Orang

Selama tahun 2025, PPATK telah melakukan analisis transaksi keuangan yang terindikasi aktivitas perdagangan orang sebesar Rp10,2 miliar, dan penyelundupan migran sebesar dan Rp1,4 miliar. PPATK juga telah melakukan analisis transaksi keuangan yang terkait dengan eksploitasi seksual anak dengan nominal transaksi mencapai Rp8,4 miliar dan AUD105 ribu. 

9.    Pendanaan Terorisme 

Dalam hal pendanaan terorisme, PPATK telah menyampaikan 45 HA dan 53 Informasi kepada penyidik terkait, dengan nominal transaksi Rp2,47 triliun.