Penunjukan Adies Kadir Jadi Calon Hakim MK, Mensesneg: Itu Kewenangan DPR

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menanggapi kabar penunjukan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari DPR. Prasetyo memastikan, hingga kini pemerintah belum menerima surat resmi terkait penunjukan tersebut.

“Belum. Jadi kami belum menerima surat dari DPR. Nanti pada waktunya akan kami sampaikan. Secara administratif, kita (belum) menerima suratnya,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Prasetyo menegaskan, penunjukan calon hakim MK dari unsur DPR merupakan kewenangan lembaga legislatif sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pemerintah, kata dia, hanya menunggu proses administratif selesai sebelum menindaklanjuti secara resmi.

“Bagaimanapun secara prosedur itu menjadi kewenangan DPR, karena beliau ditunjuk untuk mewakili DPR sebagai hakim MK,” ujarnya.

DPR menggelar Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, dengan agenda penetapan calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan calon Deputi Bank Indonesia. DPR pun menyetujui Adies Kadir yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua DPR RI untuk menjadi Hakim MK yang berasal dari DPR.

"Apakah dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat memimpin rapat paripurna, yang dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026), seperti dilansir Antara.

Selain itu, rapat paripurna juga sepakat untuk mencabut Keputusan DPR RI Nomor 11/DPR/1/2025-2026 tentang persetujuan DPR terhadap pergantian hakim konstitusi, yang sebelumnya sempat mencalonkan Inosentius Samsul.

Setelah disetujui, Saan pun mempersilakan Adies Kadir untuk ke depan mimbar rapat paripurna, untuk diperkenalkan sebagai calon Hakim MK. Adapun pencalonan Adies tersebut dilakukan untuk mengganti Hakim MK Arief Hidayat yang akan segera pensiun.

Dengan telah disetujuinya Adies Kadir sebagai calon Hakim MK, DPR pun telah menerima surat dari DPP Partai Golkar Nomor: B/934/DPP/GOLKAR/2026 tanggal 26 Januari 2026, perihal Pergantian Antarwaktu (PAW) Pimpinan DPR RI dari Partai Golkar sisa masa jabatan 2024-2029.

Pada September 2025 lalu, nama Adies Kadir sempat disorot buntut ucapannya soal tunjungan DPR. Dampak dari ucapannya diduga memicu kemarahan publik hingga berujung demonstrasi besar-besaran pada Agustus 2025 lalu.

Peristiwa itu menjadi perhatian serius DPR hingga meminta partai bersikap. Partai Golkar akhirnya membuat keputusan menonaktifkan Adies dari DPR

"Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," kata Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, kala itu.

Dua bulan setelah penonaktifan itu, Adies kembali aktif sebagai Wakil Ketua DPR pada November 2025. Keputusan mengaktifkan Adies kembali berdasarkan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dalam Rapat Paripurna DPR.