Patuhi Aturan Lingkungan, Anggota Komisi XII DPR Cek Endra Dorong Upaya Penertiban Usaha

Liputan6.com, Jakarta - Kepatuhan aturan lingkungan didorong oleh Anggota Komisi XII DPR Cek Endra. Dia mendorong penertiban dan penegakan hukum terhadap aktivitas usaha yang tidak patuh terhadap aturan lingkungan, melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).

Menurutnya, hal ini menjadi penanda bahwa negara mulai menempatkan isu perlindungan lingkungan sebagai salah satu upaya pencegahan bencana.

Ia mengatakan, aturan ini harus berjalan seimbang dengan cara pencegahannya agar hasilnya sesuai dengan ekspektasi.

"Penegakan hukum harus dibarengi langkah pencegahan. Di wilayah rawan, penguatan pengawasan izin, kepatuhan kaidah lingkungan, serta kewajiban reklamasi dan rehabilitasi pascatambang tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus benar-benar diawasi di lapangan," terang Endra, mengutip Antara, Rabu 28 Januari 2026.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rangka menyikapi perkembangan penanganan lingkungan dan bencana hidrometeorologi yang dalam beberapa bulan ini menimpa beberapa wilayah Indonesia.

Selain itu, kata Endra, banjir dan longsor yang kembali terjadi di Pulau Sumatera beberapa waktu terakhir juga kembali disorot dalam konteks lingkungan.

"Bencana yang berulang menjadi bukti adanya tekanan terhadap lingkungan," ucap dia.

Tekanan tersebut berasal dari berbagai faktor, seperti akibat alih fungsi lahan, pengelolaan kawasan hulu yang lemah, maupun aktivitas pertambangan. 

Oleh karena itu, perlu pengelolaan secara lebih disiplin dan berbasis daya dukung wilayah, karena persoalan ini tidak dapat disederhanakan sebagai faktor cuaca semata.

Aktivitas pertambangan menjadi salah satu kegiatan usaha yang sering kali tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, misalnya pertambangan ilegal.

Hal ini juga menjadi perhatian khusus dalam penegakan hukum kepatuhan terhadap aturan lingkungan. 

Endra secara khusus menyoroti daerah-daerah dengan kontur lahan miring dan kawasan hulu, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan daerah lainnya yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir bandang dan longsor.

"Pada wilayah-wilayah tersebut, aktivitas pertambangan dan pemanfaatan lahan aktif berjalan. Hal ini menuntut pengawasan ekstra agar tidak memperbesar risiko terjadinya bencana," terang dia.

Oleh karena itu, lanjut Endra, diperlukan langkah tegas dan terukur dari aparat penegak hukum serta pemerintah daerah untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Penertiban pertambangan ilegal perlu dilakukan melalui penguatan pengawasan lapangan, serta penerapan sanksi yang konsisten.

Langkah ini dinilai penting guna menjaga keseimbangan lingkungan dan melindungi keselamatan masyarakat di wilayah rawan bencana.

Menurut Endra, audit lingkungan secara berkala perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana.

Selain audit lingkungan, pemulihan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan, serta pengendalian alih fungsi lahan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah juga penting diperhatikan untuk menjaga stabilitas sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.

Pendekatan ini dinilai lebih efektif untuk melindungi masyarakat dibandingkan sekadar respons pascabencana.

Melalui Komisi XII DPR RI, lanjut Endra, pihaknya akan terus mengawasi kebijakan lingkungan agar bencana tidak terulang lagi di kemudian hari.

"Akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu memperkuat daya dukung lingkungan dan meminimalkan risiko bencana di masa mendatang," jelas Endra.

Terakhir, ia juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor serta komitmen semua pihak dalam menjalankan kebijakan tersebut secara konsisten demi terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.