Polemik ODOL, Pakar Hukum Minta Penegakan Hukum Berjalan Seiring Logistik

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Mahkamah Konstitusi (MK) Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan lintas sektor dalam penyelesaian persoalan Over Dimension Over Loading (ODOL). Menurutnya, isu ODOL tidak dapat dibebankan hanya kepada satu kementerian karena menyangkut banyak aspek.

“Penyelesaian ODOL tidak bisa hanya dibebankan pada satu kementerian. Ketika menyentuh aspek infrastruktur, tentu ada peran Kementerian Pekerjaan Umum. Ketika menyangkut keselamatan, kesehatan, dan dampak sosial, kementerian terkait lainnya juga perlu dilibatkan,” ujar Faiz.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk “Titik Temu Kebijakan Over Dimension Over Loading: Antara Penegakan Hukum dan Kelancaran Logistik” yang digelar di Jakarta.

Faiz menilai, perumusan kebijakan maupun regulasi terkait ODOL akan lebih efektif apabila dikoordinasikan oleh kementerian koordinator. Dengan begitu, seluruh kementerian dan lembaga terkait dapat disinergikan secara menyeluruh, bahkan lintas kementerian koordinator apabila diperlukan.

“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci. Kolaborasi ini tidak hanya antar lembaga pemerintah, tetapi juga dengan pelaku usaha dan dunia bisnis sebagai pihak yang terdampak langsung dari implementasi kebijakan,” tegasnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Pakar Hukum dan Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Satya Arinanto. Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ODOL harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Menurut Satya, penguatan penegakan hukum perlu diiringi dengan peningkatan kualitas infrastruktur, perbaikan koordinasi antarinstansi, serta pemberian masa transisi yang realistis bagi pelaku usaha.

“Dengan pendekatan yang konsisten, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang, kebijakan ODOL akan lebih efektif diterapkan tanpa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan terhadap kelancaran logistik dan aktivitas ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, Hakim Yudisial Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Sudarsono, yang juga menjadi narasumber, menyambut baik berbagai usulan agar penyelesaian persoalan ODOL dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Permasalahannya sangat kompleks. Karena itu, harus ada upaya dan kemauan untuk menyelesaikan persoalan ODOL ini secara bersama-sama. Jika bisa dilakukan, ini akan menjadi langkah yang sangat baik,” ujarnya.

Sudarsono menjelaskan, dalam perspektif hukum administrasi negara terdapat berbagai instrumen pemerintahan yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan, peraturan perundang-undangan, keputusan administrasi, perizinan, hingga tindakan nyata di lapangan.

Seluruh instrumen tersebut memiliki pembagian kewenangan, prosedur, dan tanggung jawab yang jelas.