Rayakan HUT ke-7, PSAPI Dorong Penyatuan Ekosistem Penerbangan hingga Penguatan Industri

Liputan6.com, Jakarta - Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI) menggelar gathering dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026). Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang diskusi berbagai pihak, mulai dari akademisi, praktisi, asosiasi penerbangan, hingga komunitas dirgantara.

Mengusung tema "Pemikiran untuk Negeri", PSAPI menekankan pentingnya pengelolaan wilayah udara kedaulatan Indonesia sebagai ruang strategis, yang harus ditata secara terpadu, aman, dan berdaya guna bagi kepentingan nasional.

Pendiri sekaligus Ketua PSAPI Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menilai, salah satu persoalan mendasar industri penerbangan nasional adalah belum adanya wadah bersama yang mampu menghimpun seluruh elemen kedirgantaraan. Akibatnya, berbagai persoalan strategis kerap ditangani secara terpisah dan tidak terkoordinasi.

“Selama ini sektor industri penerbangan dan persoalan-persoalan prinsip kedirgantaraan masih terfragmentasi. Maskapai jalan sendiri, bandara jalan sendiri, semua bekerja sendiri-sendiri. Tidak ada wadahnya,” ujar Chappy dalam sambutannya.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara itu menyatakan, kondisi tersebut membuat banyak persoalan strategis menjadi sulit diselesaikan secara komprehensif. Sementara, tantangan industri penerbangan terus berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi.

“Di HUT ke-7 PSAPI ini kita mengumpulkan seluruh stakeholder penerbangan supaya mereka bisa berhimpun, berdiskusi, dan bersama-sama memikirkan bagaimana membenahi industri penerbangan nasional ke depan,” ungkap Chappy.

PSAPI menilai forum ini penting untuk mendorong lahirnya kebijakan penerbangan yang tidak parsial, melainkan berbasis ekosistem kedirgantaraan secara menyeluruh, termasuk aspek keselamatan, keamanan, industri, serta kedaulatan udara.

Chappy pun mewacanakan perlunya menghidupkan kembali Dewan Penerbangan, atau bahkan membentuk Kementerian Penerbangan sebagai wadah koordinasi lintas sektor. Penguatan tata kelola kedirgantaraan nasional, termasuk sinergi antara unsur sipil dan militer, diyakini menjadi kunci dalam menjaga keselamatan, keamanan, serta kedaulatan wilayah udara Indonesia.

“Kami mengimbau agar Dewan Penerbangan dihidupkan kembali atau dibentuk Kementerian Penerbangan. Karena persoalan penerbangan menyangkut banyak aspek strategis dan membutuhkan keterpaduan komando serta pengendalian,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, akademisi dan pelaku industri turut bersepakat bahwa penguatan industri penerbangan Indonesia harus dimulai dari pembenahan ekosistem di dalam negeri.

Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya), Marsekal Muda TNI (Purn.) Sungkono menegaskan pentingnya kemandirian nasional dalam membangun industri penerbangan. Menurutnya, Indonesia tidak bisa terus berharap pada dukungan luar negeri.

“Kalau kita tidak bisa mendorong diri kita sendiri, jangan berharap ada yang menolong. Kita harus bereskan dulu dari dalam,” ujar Sungkono.

Sungkono menilai, kerja sama dengan mitra global baru akan efektif jika industri penerbangan nasional sudah berada dalam kondisi sehat, baik dari sisi regulasi maupun tata kelola.

“Kalau industri penerbangan kita belum sehat, masalah yang sama akan terus berulang. Solusinya sebenarnya ada, tetapi sering kali tidak ditindaklanjuti,” katanya.

Dia turut menyinggung sejumlah tantangan struktural yang masih dihadapi industri penerbangan nasional, mulai dari persoalan pembiayaan hingga belum kuatnya ekosistem pendukung seperti perusahaan leasing pesawat.

Baginya, tanpa kebijakan yang menyentuh ekosistem secara menyeluruh, industri penerbangan Indonesia akan sulit bersaing di tingkat global.

“Kebijakan penerbangan seharusnya tidak hanya berorientasi bisnis. Kita membutuhkan kebijakan yang menyentuh seluruh ekosistem industri dirgantara,” tegasnya.

Ketua Umum Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA), Denon Prawiraatmadja juga mengungkapkan, kondisi mayoritas pasar yang didominasi rute domestik membuat maskapai sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah.

“Sekitar 80 persen pasar kita adalah domestik, sementara sebagian besar biaya operasional berbasis mata uang asing. Ini tentu menjadi tantangan bagi maskapai untuk menjaga harga tetap terjangkau,” kata Denon.

INACA menilai, ketergantungan pada valuta asing, baik untuk perawatan pesawat maupun pengadaan komponen dan suku cadang, menjadi beban tersendiri bagi maskapai nasional, terutama di tengah pelemahan nilai tukar rupiah.

Tidak ketinggalan soal dampak kondisi geopolitik global terhadap industri penerbangan nasional. Ketegangan antarnegara, khususnya di kawasan Eropa dan Amerika, dinilai berpengaruh terhadap rantai pasok peralatan dan suku cadang pesawat.

"Kondisi geopolitik global berpengaruh pada impor peralatan dan spare parts. Hal ini bisa menghambat kelancaran operasional maskapai nasional," kata Denon.

PSAPI berharap, mulai dari pemerintah, dunia usaha, dan kalangan akademisi dapat bersama-sama membangun tata kelola penerbangan nasional yang lebih terintegrasi. Penyatuan visi dan kebijakan dinilai menjadi kunci untuk memperkuat kedaulatan udara, serta daya saing industri penerbangan Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah. 

Hadir dalam acara tersebut antara lain pengurus dan anggota PSAPI, Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesian National Air Carriers Association/INACA), unsur otoritas penerbangan, pengelola kebandarudaraan, maskapai penerbangan, kalangan universitas dirgantara, mahasiswa penerbangan, serta asosiasi profesi seperti pilot, pemandu lalu lintas udara, teknisi, dan awak kabin.

Selain diskusi dan silaturahmi, Gathering HUT ke-7 PSAPI juga diramaikan dengan pameran buku bertema kedirgantaraan yang didukung oleh Perpustakaan Nasional dan Yayasan Penerbit Obor, sebagai upaya memperkuat budaya literasi di bidang kedirgantaraan nasional.