Sampah Kotori Laut Muara Baru Jakut, Pramono Ingatkan Warga Tak Buang Sampah Sembarangan

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons soal banyaknya sampah yang menumpuk di tanggul laut kawasan Muara Baru, Jakarta Utara (Jakut). Menyusul kondisi itu, Pramono menilai pentingnya perubahan perilaku warga dalam mengelola sampah.

Dia menyampaikan, kejadian tersebut harus menjadi peringatan serius bagi seluruh warga Jakarta. Pramono menekankan bahwa persoalan sampah di wilayah pesisir tidak terlepas dari kebiasaan membuang sampah ke sungai, yang pada akhirnya terbawa arus hingga ke laut dan merusak lingkungan pesisir.

"Ini juga menjadi peringatan bagi seluruh warga Jakarta agar perilaku membuang sampah di sungai itu ya harus dihilangkan di Jakarta," ujar Pramono di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah bergerak cepat menangani persoalan ratusan ton sampah yang menumpuk tersebut. Pembersihan di lokasi telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.

"Apapun kemarin yang di Muara Baru kan langsung kita tangani, kita bersihkan," kata Pramono.

Diketahui, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, pihaknya terus berupaya mengatasi sampah di kawasan pesisir Tanggul Laut Muara Baru, Jakarta Utara.

Menurut dia, penanganan sudah dilakukan sejak Jumat 16 Januari 2026, di mana dilakukan pengangkutan sampah secara bertahap.

Asep merinci, di hari pertama, petugas telah mengangkut 35 ton sampah. Jumlah tersebut bertambah 25 ton pada hari kedua, dan meningkat signifikan pada hari ketiga pada Minggu, 18 Januari 2026 dengan total 77 ton sampah terangkut.

"Pada hari ketiga, kami memperkuat penanganan dengan mengerahkan 100 petugas kebersihan, 12 unit ponton, tujuh unit truk sampah tipe kecil, enam unit truk tipe besar, dua unit excavator, serta dua unit perahu karet," kata dia dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).

Tak hanya menggunakan alat bantu seperti APD, serokan sampah, hingga kontainer untuk mempercepat proses pengangkutan, Asep menjelaskan, DLH DKI Jakarta juga menerapkan metode khusus berupa pemasangan sekatan dari material High-Density Polyethylene (HDPE) dan bambu.

Menurut Asep, sekatan tersebut berfungsi menahan pergerakan sampah agar tidak menyebar ke perairan yang lebih luas, sekaligus mempermudah proses pengumpulan dan pemuatan ke armada angkut.

"Ke depan, kami akan memperkuat sekatan secara lebih permanen di seluruh zona serta menyiapkan armada cadangan, terutama saat terjadi hujan," ungkap dia.

Penanganan sampah di kawasan Muara Baru ditargetkan rampung dalam lima hari ke depan. Dia memprediksi akan terangkut lebih dari 200 sampah dari pesisir Muara Baru tersebut.

"Target kami, sterilisasi kawasan Muara Baru dapat diselesaikan dalam lima hari, dengan total sampah terangkut diperkirakan melebihi 200 ton sejak hari pertama penanganan," kata Asep.

Lebih lanjut, dia juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah ke badan air dan kawasan pesisir.

Asep menuturkan, sampah yang masuk ke laut dan saluran air tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga memperberat upaya penanganan serta berpotensi menimbulkan dampak lanjutan.

"Menjaga kebersihan perairan adalah tanggung jawab bersama. Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberlanjutan lingkungan pesisir Jakarta," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mendorong DPRD untuk mendukung penguatan anggaran dan pengawasan menghadapi krisis pengelolaan sampah tingkat daerah.

Hanif menyampaikan, kondisi di lapangan menunjukkan banyaknya wilayah kabupaten dan kota di Indonesia yang masih belum mampu mengimbangi pesatnya timbulan sampah hingga mencapai 143.824 ton per hari.

Pengelolaan sampah, kata Hanif, saat ini baru mencapai 24 persen dari 100 persen yang ditargetkan dalam skala nasional.

"Target nasional kita sangat jelas, yaitu 100 persen sampah terkelola pada tahun 2029. Namun faktanya, saat ini baru sekitar 24 persen yang berhasil kita kelola secara benar. Ini adalah sinyal merah yang menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi hanya dipikul oleh pemerintah pusat," kata Hanif, mengutip Antara, Minggu 18 Januari 2026.

Menurutnya, DPRD harus berani dalam mengambil kebijakan politik dan sinergi dalam menciptakan solusi di masing-masing daerah.

"Diperlukan keberanian politik dan sinergi dari pemerintah daerah, khususnya DPRD, untuk menghadirkan solusi konkret di wilayah masing-masing melalui pemberdayaan masyarakat dan transformasi ekonomi sirkular," tambahnya.

Hanif menegaskan, tanpa adanya dukungan politik dan anggaran yang cukup,target nasional pengelolaan sampah akan sulit dicapai.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pusat dan daerah harus diperkuat agar kebijakan tidak berhenti sebagai wacana di atas kertas, namun berdampak nyata bagi masyarakat dan dapat menjadi program berkelanjutan.