Pendapatan Asli Daerah Berkelanjutan di NTB Butuh Penciptaan Nilai dan Layanan Prima

Liputan6.com, Jakarta - Saat sebelum 2026, ruang fiskal Nusa Tenggara Barat (NTB) terasa menyemit, dilansir dari Antara, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang sebelumnya diproyeksikan dikisaran Rp 6,2 Triliun harus disesuaikan menjadi sekitar Rp 5,4 Triliun akibat dari pengalihan dana transfer ke daerah dari pusat.

Angka tersebut bukan hanya statistik, melainkan menjadi sinyal yang keras bahwa pola lama yang mengandalkan aliran dana dari pusat tidak cukup untuk menopang ambisi pembangunan daerah.

Pengalihan transfer pusat dialami hampir seluruh daerah di Indonesia, namun dampaknya tidak berbeda. Daerah yang basisnya pendapatan asli daerah (PAD)-nya kuat akan lebih lentur beradaptasi.

Sebaliknya pun, daerah yang salam ini bergantung pada dana transfer akan merasakan tekanan yang ganda, yakni harus belanja wajib dipangkas, sementara tuntutan pelayanan publik tidak menurun.

NTB berada dalam persimpangan tersebut. Di satu sisi, realisasi PAD 2025 menunjukkan capaian yang menggermbirakan, dengan angka di atas 100 persen dari target.

Di sisi lain, struktur PAD masih didominasi sumber-sumber konvensional yang rentan stagnasi jika tidak ada peluasan dan perdalaman.

Mendalami situasi seperti ini penting, karena menyangkut masa depan kemandirian fiskal NTB. Bukan hanya sekedar soal menutup defisit jangka pendek, tetapi juga tentang bagaimana daerah bangun fondasi keuangan yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada kepentingan publik.

Selama bertahun-tahun, transfer pusat menjadi tompangan utama APBD bagi NTB. Dilansir dari Antara, tahun 2025, pendapatan transfer masih berada di sekitar Rp 3,4 Triliun, dan jauh di atas PAD yang sekitar Rp 2,8 Triliun.

Komposisi ini berubah drastis pada 2026, Dilansir dari Antara, ketika pendapatan transfer turun hampir 30 persen menjadi sekitar Rp 2,5 Triliun. PAD merencanakan naik menjadii Rp 2,9 Triliun.

Di sinilah letaknya persoalannya. Ketergantungan fiskal menjadikan daerah rentan terhadap kebijakan makro yang berada diluar kendali.

Setiap penyesuaian di tingkat nasional langsung berimbas pada daerah, sering kali tanpa adanya ruang adaptasi yang memadai.

Kondisi ini sangat beresiko menganggu kesinambungan program pembangunan, terutama yang menyentuh layar dasar.

Meskipun demikian, tantangan seperti ini juga membuka peluang, data realisasi PAD 2025 menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak daerah di NTB relatif berjalan dengan baik.

Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak bahan bakar, hingga pajak rokok melampaui target. Hal tersebut menandakan adanya basis kepatuhan yang bisa dikembangkan lebih lanjut.

Masalahnya, jika hanya bergantung pada optimalisasi tarif atau intensifikasi pajak yang sama, ruang tumbuh PAD akan cepat mencapai titik jenuhnya dan berpotensi menimbulkan resistensi sosial.

Di sisi lain, retribusi daerah ini masih tertinggal, dengan realisasi di bawah 85 persen target. Seharusnya, retribusi menimpan potensi besar jika dikelola dengan tata kelola yang transparan dan berbasis layanan.

Revisi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi ini menjadi langkah awal penting, tetapi tidak cukup juga, karena tanpa perbaikan manajemen dan pengawasan di lapangan.

NTB sering juga disebut sebagai daerah yang potensi alam dan budaya yang melimpah. Sektor pariwisata, kelautan, perkembangan rakyat, hingga aset daerah tersebar di dua pulau besar dengan karakter ekonomi yang juga berbeda.

Persoalan tersebut bukan hanya pada ketiadaan potensi, melainkan pada kemampuan mengelola dan mengonversinya menjadi pendapatan daerah yang sah dan berkelanjutan.

Misalnya, pariwisata yang selama ini lebih banyak memberikan manfaat ekonomi yang tidak langsung melalui perputaran uang di masyarakat, kontribusinya juga terhadap PAD masih relatif terbatas kalau dibandingkan dengan skala aktivitasnya.

Pada sektor kelautan dan perkikanan, pengalaman pengelolaan badan layanan usaha daerah menyoroti bahwa dengan modal relatif kecil, bisa membuat daerah bisa menjaring PAD baru.

Pertambangan rakyat menjadi potensi yang kerap selalu dibicarakan, tetapi juga jarang diselesaikan, aktivitas ilegal bukan hanya merugikan lingkungan, tetapi juga menghilangkan potensinya hingga teriliunan rupiah per tahunnya.

Pemberian izin pertambangan rakyat kepada kperasi lokal, dengan pengawasan ketat dan skema hasil yang asil, dapat juga mengubah masalah laten menjadi PAD, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.

Aset yang jelas status hukumnya dan dikelola dengan profesional dapat menjadi sumber PAD melalui sewa, kerja sama pemanfaatan, atau lelang. Hal tersebut bukan langkah yang mudah, tetapi memberikan dampak jangka panjang bagi kesehatan fiskal daerah.

Kreativitas fiskal yang dibutuhkan oleh NTB pada tahun 2026 ini, tidak identik dengan menaikkan pajak secara serampangan.

Kreativitas berarti kemampuan membaca potensi, merancang instrumen, dan juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dipungut kembali untuk publik dalam layanan yang lebih baik.

Digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi yang perlu dipercepat, bukan hanya pada efisiensi, tetapi juga transparasi. Sistem pembayaran non-tunai, integritasi data kendaraan luar daerah, hingga pemanfaatan aplikasi layanan publik akan mempersempit kebocoran, dan tingkatan kepercayaan masyarakat.

Penguatan pada sumber daya manusia menjadi persyarat utama, tanpa aparatur yang kompeten dan berintegritas, potensi sebesar apapun akan sulit diolah. Investasi pada riset dan inovasi daerah, termasuk melalui pengembangan produk-produk teknologi terapan dan inkubasi UMKM, serta membuka peluang PAD baru dari hilirisasi ekonomi lokal.

Pengalihan dana transfer pusat adalah ujian, sekaligus momentum. Karena memaksa daerah keluar dari zonanya, dan menjadikan momentum karena memberikan kesempatan kemandirian fiskal yang sejati.

Jika NTB mampu menjawab tantangan ini dengan kebijakan yang cerdas, pengelolaan yang bersih, serta keberpihakan pada kepentingan publik, maka tahun 2026 bukan tahun yang kemunduruan, melainakn awal dari babak baru beridrinya di kaki sendiri.