Komisi IV DPR Dorong Pembentukan Badan Khusus untuk Urus Dampak Bencana Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyarankan pemerintah, membentuk badan khusus untuk menangani dampak bencana hidrometeorologi Sumatera. Hal ini diperlukan, mengingat beragamnya jenis kerusakan akibat banjir bandang yang melanda 52 kabupaten/kota di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.  

"Kita punya pengalaman dalam menangani dampak tsunami Aceh-Nias tahun 2024. Kita juga punya pengalaman menangani, gempa, likuifaksi, banjir atau longsor. Namun, banjir dan longsor disertai massifnya kerusakan lingkungan, kita tak pernah mengalaminya. Karenanya, kehadiran badan khusus ini sangat diperlukan," tegas Alex dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (3/12/2026).

Usulan politisi PDIP Sumatera Barat ini merespons persetujuan Presiden Prabowo Subianto, terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala atas usulan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pada rapat terbatas di lokasi hunian sementara yang dibangun Danantara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis, 1 Januari 2026.  

Satgas tersebut akan difokuskan pada pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur di wilayah terdampak bencana, sekaligus mengolah air berlumpur menjadi air bersih. 

"Kami menilai, Satgas ini layak ditingkatkan statusnya jadi badan khusus. Jadi, tugasnya tak sekadar mengeruk sungai, tapi menangani dampak bencana secara lebih komprehensif serta menghilangkan kendala teknis terkait kewenangan," kata Alex. 

"Selain itu, bencana ini juga berpotensi berlangsung dalam waktu lebih panjang seiring prakiraan BMKG yang merilis, curah hujan tinggi akan maish terjadi hingga Maret 2025 ini," tambahnya.

Menurut Alex, dengan badan khusus maka pendanaan di masa rehabilitas dan rekonstruksi tidak lagi berada banyak di kementerian dan lembaga. 

"Untuk anggaran badan khusus, tinggal mengkoordinasikannya dengan kementerian atau lembaga. Artinya, kita tidak perlu mengubah UU APBN, karena dia akan meletakan anggaran pada satu badan khusus," jelas dia. 

Selain itu, badan khusus ini juga memberikan kepastian pada pemerintah daerah, terutama penyintas bencana, bahwa negara memang hadir secara langsung dan terencana dalam mengatasi dampak banjir ini.

"BRR Aceh-Nias diakui dunia karena kepemimpinan efektif, manajemen transparan tanpa korupsi (zero corruption). Kita berharap hal serupa berulang lagi dalam pengananan banjir Sumatera ini," ungkap Alex.

"Model BRR Aceh-Nias juga telah mencatatkan prestasi tersendiri yakni mampu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur serta SDM, bahkan mengakhiri konflik Aceh dengan GAM, meninggalkan warisan sistem manajemen bencana yang bisa diadopsi negara lain seperti Cina dan Vietnam," lanjutnya.

Diketahui, hingga Jumat, 2 Januari 2026, jumlah korban tewas akibat bencana sumatera sebanyak 1.157 jiwa. Dari jumlah itu, jumlah korban tewas di Aceh tercatat 530 jiwa, Sumatera Utara sebanyak 365 jiwa, dan Sumatera Barat sebanyak 262 jiwa. 

Adapun jumlah korban yang masih hilang tercatat sebanyak 165 orang. Korban hilang ini terbanyak berada di Sumatera Barat dengan 72 orang, Sumatera Utara sebanyak 60 orang, dan Aceh di angka 31 orang. 

Sementara, jumlah pengungsi sebanyak 380.287 jiwa, dengan jumlah terbanyak di Aceh, yaitu 356.658 jiwa.