Kasus Chromebook jadi Perdebatan, Kalangan Profesional Ingatkan Masyarakat Tunggu Uji Fakta

Liputan6.com, Jakarta - Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim cukup ramai diperbincangkan publik.

Di tengah derasnya arus informasi di ruang digital, kalangan profesional mengingatkan pentingnya menyikapi perkara ini secara objektif dan menunggu proses hukum yang tengah berjalan.

Pengusaha sekaligus mantan Chief Marketing Officer Halodoc, Felicia Kawilarang menilai, perkara yang berkaitan dengan kebijakan publik harus dipahami secara menyeluruh.

Menurutnya, kebijakan selalu dipengaruhi oleh konteks waktu, tingkat urgensi, serta situasi saat keputusan diambil.

"Dalam kebijakan publik, penting melihat konteks waktu, urgensi, dan mekanisme pengambilan keputusan. Penilaian sebaiknya tidak hanya berfokus pada dampak akhir, tetapi juga pada proses yang melatarbelakanginya," ujar Felicia melalui keterangan tertulis, Jumat (26/12/2025).

Dia menegaskan, proses hukum menjadi ruang untuk menguji substansi secara objektif. Menurut Felicia, keberadaan niat jahat (mens rea) maupun konflik kepentingan harus dibuktikan melalui fakta persidangan, bukan berdasarkan persepsi publik.

"Proses hukum menjadi ruang pembuktian. Di sana akan terlihat bagaimana substansi hukum dinilai berdasarkan fakta, bukan opini," ucap dia.

Dalam konteks tersebut, Felicia menilai tokoh publik memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pandangan secara faktual dan berimbang, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Hal ini krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan kebijakan negara. Menunggu proses hukum dan melihat perkara secara objektif menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan dan penegakan hukum," pungkas Felicia.

Pandangan lainnya disampaikan oleh Penulis Buku dan Pengamat Sosial Okki Sutanto. Ia menilai, kasus pengadaan Chromebook memiliki karakter yang berbeda dibanding perkara pidana konvensional, terutama dari sisi prosedur yang telah ditempuh.

"Pengadaan ini dilakukan melalui mekanisme resmi, terdokumentasi, ada kajian, pendampingan kejaksaan, dan sebelumnya juga telah diaudit oleh BPKP. Jika kemudian dinyatakan bermasalah, tentu muncul pertanyaan soal kepastian hukum," kata Okki.

Okki juga mengingatkan pentingnya menghindari pemberitaan yang terlalu cepat membentuk penilaian publik sebelum proses peradilan berjalan tuntas. Menurutnya, ruang pengadilan harus tetap menjadi tempat utama untuk membuka dan menguji seluruh fakta.

"Penting untuk menghindari pemberitaan yang menghakimi sebelum proses peradilan selesai agar jalannya sidang tetap berimbang dan seadil-adilnya. Buka saja semua fakta di persidangan supaya publik mendapat gambaran yang utuh," terang dia.

Okki menambahkan, jika fakta hukum sudah terbuka dan tidak terbantahkan bahwa seorang terdakwa bersalah, penilaian publik akan terbentuk dengan sendirinya.

Namun, menurutnya, narasi tunggal yang muncul sebelum perkara diuji berpotensi memicu bias dan membuat proses peradilan berjalan tidak seimbang.

"Yang berbahaya adalah ketika seseorang seolah sudah dinyatakan bersalah sebelum menjalani proses peradilan. Karena itu, kasus ini perlu dikawal agar terselesaikan secara adil, transparan, dan bebas dari kepentingan manapun," ucap dia.

"Perkara ini dinilai berpotensi menjadi preseden penting bagi pengambil kebijakan ke depan. Karena itu, penanganan kasus kebijakan dipandang perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kehati-hatian berlebihan yang justru menghambat inovasi dan kontribusi di sektor publik," tutup Okki.