BGN Buka Peluang Libatkan Polisi Tangani Kasus Keracunan MBG

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan tidak memberikan toleransi sedikit pun alias zero tolerance dalam menyikapi kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN disebut tak menutup peluang membawa persoalan tersebut ke aparat kepolisian dalam memastikan keamanan pangan.

Sudaryono menyatakan, saat ini BGN menyikapi kasus keracunan massal dalam program MBG dengan melakukan pembekuan terhadap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Makanannya pun langsung diperiksa dengan pengawasan Kementerian Kesehatan.

"Terkait sanksi, setiap kejadian itu dapurnya di-suspend. Kemudian makanannya itu kemudian dicek di lab oleh Dinas Kesehatan di bawah pengawasan dari Kementerian Kesehatan," kata Sudaryono dalam keterangan pers di Kementerian Kesehata, Rabu (5/8/2026).

"Kami akan cari tahu gitu. Kemudian SPPG-nya kami copot, dan kemudian kita investigasi sebetulnya keracunannya karena apa," tambahnya.

Menurut Sudaryono, keracunan makanan merupakan sesuatu yang fatal. Sebab hal itu menyangkut nyawa dan kesehatan seseorang. Karena itu pemerintah harus mampu menjamin keamanan, kesehatan, dan nyawa penerima manfaat MBG.

"Kami zero tolerance sama keracunan ini. Kami so far sih (kasus keracunan) sudah menurun. Cuma kami ingin nol, enggak boleh lagi ada. Jadi bukan kok kemudian menurun kita berpuas diri, enggak. Target saya adalah gimana caranya, apa pun caranya, bagaimanapun caranya, itu kemudian nol case keracunannya," jelas Sudaryono.

Bahkan, BGN disebut Sudaryono tak segan untuk melibatkan aparat kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terkait adanya keracunan program MBG. Ia menjamin pihaknya tidak akan berusaha menutupi kasus tersebut.

"Kalau memang ada unsur-unsur lain, ya misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian. Memang kalau ada, ya kita serahkan semua. Bukan kemudian kita tutup-tutupi atau kemudian kita bela-bela. Kalau salah ngapain dibela gitu ya," ucap dia.

Di sisi lain, Sudaryono menyadari bahwa pihaknya tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dalam kasus ini, ia menyebut bisa saja keracunan diakibatkan oleh kelalaian penerima manfaat.

Sudaryono mencontohkan adanya kasus keracunan yang diakibatkan oleh makanan yang dibawa pulang. Padahal, seharusnya makanan tersebut dikonsumsi sesuai waktu yang ditetapkan dalam program MBG.

"Jadi misalnya sudah benar semua dapurnya ya, kemudian sudah diberikan ke siswanya di waktu yang juga masih sesuai, benar gitu, jam 9 jam 10, dan benar dari mulai selesai masak sampai dengan makan itu sudah benar," terang Sudaryono.

"Tapi kemudian dia bungkus, dibawa pulang, dan dikonsumsi bersama keluarga yang lain. Sehingga yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi termasuk anggota keluarga yang mengonsumsi makanannya itu," pungkasnya.