Kejati Jakarta Tangkap Tersangka Klaim Fiktif JKK BPJS Ketenagakerjaan, Rugikan Negara Rp21,7 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menangkap tersangka berinisial RAS terkait kasus dugaan korupsi klaim fiktif Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014-2024. Kerugian negara akibat praktik klaim fiktif tersebut mencapai Rp 21,73 miliar.

"RAS telah ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Desember 2025 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi klaim fiktif jaminan anggaran 2014-2024," tutur Asintel Kejati DKI Hutamrin di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Hutamrin menyebut, penyidikan kasus tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Nomor : Print-346/M.1/Fd.1/10/2025 tanggal 27 Oktober 2025. Hingga akhirnya penyidik menangkap RAS di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pada Kamis ini sekitar pukul 04.00 WIB.

"Setelah yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebagai saksi sebanyak dua kali," jelas dia.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif sebagai saksi, tim penyidik kemudian mendapatkan dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status RAS sebagai tersangka.

Adapun modus RAS adalah memperdaya para karyawan perusahaan yang identitasnya dipinjam, dengan mengatakan akan membantu pencairan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 10 persen dan menjanjikan akan mendapatkan uang sebesar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta.

Kemudian, RAS meminjam KTP, Kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan nomor rekening peserta BPJS pada beberapa perusahaan.

"Bahwa RAS memalsukan dokumen-dokumen kelengkapan pengajuan Klaim JKK, yaitu Surat Keterangan Kepolisian, surat perusahaan, surat rumah sakit, formulir pengajuan JKK (tahap 1 dan 2) serta dalam melakukan klaim fiktif tersebut RAS bekerjasama dengan oknum karyawan BPJS," Hutamrin menandaskan.

Pasal yang disangkakan untuk tersangka RAS adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan sementara sekitar Rp 21,73 miliar.

Berdasarkan Pasal 21 KUHAP, Kejati DKI langsung melakukan penahanan kepada para tersangka RAS untuk 20 hari ke depan di Rutan Pondok Bambu, terhitung Kamis ini berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-31/M.1/Fd.1/12/2025 tanggal 18 Desember 2025.