Eks Pejabat Kilang Pertamina Bantah Atur Sewa Kapal Bareng Anak Riza Chalid: Kami Hanya Urus Minyak Mentah

Liputan6.com, Jakarta - Mantan VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Indonesia (KPI) Agus Purwono dan eks Direktur Feedstock and Product Optimization PT KPI Sani Dinar Saifuddin membantah dakwaan jaksa. Dakwaan itu menyebutkan mereka telah bersepakat dengan anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto selaku beneficial owner Navigator Khatulistiwa, untuk mengatur penyewaan kapal oleh Pertamina.

Kuasa hukum Agus, Dion Pongkor menyatakan, kliennya tidak memiliki sangkut paut dengan pengadaan kapal. Kilang Pertamina Indonesia hanya berurusan dengan pengadaan minyak mentah.

"Kami hanya bertugas menyediakan minyak mentah. Kapal itu tidak ada kaitannya dengan kami, dengan kilang Pertamina Internasional," tutur Dion usai sidang kasus korupsi tata kelola minyak dan produk kilang Pertamina di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Dalam surat dakwaan disebutkan, Agus dan Sani Dinar atas permintaan Kerry dan Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa, mengatur penyewaan kapal Suezmax milik PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) dengan cara menambahkan kalimat kebutuhan pengangkutan domestik pada surat jawaban PT KPI kepada PT Pertamina International Shipping (PIS).

Hal itu dimaksudkan agar dalam proses pengadaan tersebut kapal asing tidak dapat mengikuti tender, yang tujuannya untuk memastikan hanya kapal Suezmax milik PT JMN yang dapat disewa PT PIS.

Agus dan Sani Dinas bersama Kerry dan Dimas juga disebut melaksanakan proses pengadaan sewa kapal yang hanya bersifat formalitas yakni kapal Jenggala Bango jenis MRGC yang tidak memiliki izin usaha pengangkutan migas, sebagai salah satu syarat pelelangan pengangkutan migas namun tetap dimenangkan sebagai pemenang sewa kapal pengangkut migas.

Dion mengatakan, selama proses persidangan sejauh ini, tidak terbukti adanya pengaturan penyewaan kapal oleh kliennya bersama Kerry Riza. Pengadaan minyak mentah oleh Kilang Pertamina Indonesia juga tidak ada urusannya dengan pengadaan kapal.

"Walaupun di dalam dakwaan, seolah-olah kami juga bekerja sama dengan Pak Kerry dan kawan-kawan untuk pengadaan kapal, tadi sudah jelas di dalam persidangan bahwa kami sama sekali tidak berurusan dengan Pak Kery dan kawan-kawan," jelas dia.

Dion juga membantah dakwaan terkait adanya permufakatan dalam pengadaan minyak mentah. Dia menyatakan, Pertamina merupakan perusahaan profesional yang semua kerja dan keputusan perusahaan didasarkan pada hasil rapat, bukan oleh keputusan pribadi.

"Semua berdasarkan rapat, semua adalah keputusan rapat. Tidak ada satu pun kebijakan yang dilakukan oleh Pertamina dalam hal ini kilang Pertamina dalam soal pembelian minyak mentah tidak berdasarkan kebutuhan dari perusahaan. Jadi tidak ada inisiatif pribadi, sudah terbukti dalam proses persidangan yang selama ini," ungkapnya.

Sama halnya dalam hal ekspor minyak, lanjutnya, bahwa yang dilakukan adalah berdasarkan data dari kontraktor kontrak kerja sama (K3S) bekerja sama dengan SKK Migas.

"Jadi kalau dakwaan menyatakan bahwa kita merekayasa seolah-olah ada ekses, di sidang ini sudah terbukti semua karena sudah diperiksa. K3S-nya sudah diperiksa. Timnya yang memutuskan untuk melakukan ekspor karena memang betul-betul ada ekses. Jadi yang paling penting kami tanamkan adalah bahwa Pertamina ini tidak ada yang one man show," kata Dion.

Dakwaan yang menyebut Agus mengondisikan dan mengatur keputusan di KPI pun disebutnya sudah terbukti keliru sebagaimana proses persidangan sejauh ini.

"Sehingga tidak tepat kalau dakwaan mengatakan mengatur, mengkondisikan, mengatur, mengkondisikan. Itu semua tidak tepat. Dan semuanya sudah terjawab dalam proses pembuktian ini," ujar dia.

Lebih lanjut, soal kerugian negara yang didakwakan juga menurut Dion terjadi anomali. Sebab, Pertamina sendiri yang menerima keuntungan atau pun kerugian atas perdagangan minyak mentah.

"Yang dirugikan Pertamina, yang diuntungkan Pertamina. Itu juga akan jadi fokus kita. Perhitungan kerugian negara ini menurut kami anomali dan sangat bertentangan dengan prosedur perhitungan kerugian negara. Tapi nanti akan kita buktikan," Dion menandaskan.