Sawit Luas, Taman Nasional Tesso Nilo Terancam: Habitat Gajah dan Satwa Langka Kian Sempit

Liputan6.com, Jakarta - Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan, Riau merupakan salah satu kawasan hutan penting di Sumatera. 

Kawasan ini menjadi ruang hidup bagi Gajah Sumatera serta satwa langka lainnya, seperti Harimau Sumatera, beruang madu, macan dahan, dan tapir.

Namun, kondisi ekosistemnya kini berubah cukup signifikan akibat berbagai dinamika ekologis dan sosial yang berlangsung lama.

Pakar Ekologi sekaligus Ketua Kelompok Keilmuan Ekologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung (ITB) Tati Suryati Syamsudin, menjelaskan, kerusakan habitat gajah bukanlah persoalan baru. 

Perubahan struktur hutan di Sumatera berlangsung perlahan dalam jangka waktu panjang, yang pada akhirnya berdampak pada pola pergerakan gajah serta cara mereka mencari makanan. 

Gajah membutuhkan area jelajah yang luas. Saat sumber makanan di dalam hutan mulai berkurang, hewan ini bergerak ke kawasan lain yang sering berada dekat permukiman atau lahan garapan, sehingga kemungkinan bertemu dengan manusia semakin meningkat.

"Selama ekosistem hutan menyediakan ruang gerak dan makanan, gajah akan tetap berada di habitat alaminya. Namun jika makanan tidak tersedia, mereka akan mencari ke daerah lain," ujar Tati, melansir laman resmi ITB www.itb.ac.id, Kamis (11/12/2025).

Sebaran Gajah Sumatera kini meluas ke berbagai kawasan, mulai dari TNTN, Aceh Utara, hingga Tangkahan dan sejumlah wilayah lain di Riau.

Terbatasnya habitat membuat kelompok gajah berpindah mengikuti sumber daya yang tersedia, sehingga potensi konflik dan perubahan pola pergerakan semakin meningkat.

Penetapan TNTN sebagai taman nasional dilakukan karena kawasan tersebut sebelumnya mengalami peningkatan aktivitas pemanfaatan lahan oleh manusia.

Penggunaan lahan yang semakin meluas membuat ruang jelajah gajah berkurang, sehingga mereka terdorong bergerak mendekati area tempat warga beraktivitas.

Karena hidup berkelompok, perpindahan satu gajah ke permukiman atau perkebunan biasanya diikuti kelompok lainnya.

Selain persoalan ekologis, tata kelola lahan di kawasan ini menjadi tantangan penting dalam upaya konservasi. Beragam kebijakan telah disiapkan untuk menjaga kawasan tersebut, tetapi penerapannya masih kerap menghadapi berbagai hambatan.

"Upaya penanganan kerusakan di Tesso Nilo tidak semuanya bisa tertangani walaupun pedoman regulasi sudah ada, namun instrumen yang tersedia belum cukup untuk menjangkau persoalan di lapangan," terang Tati.

Sebagian wilayah TNTN kini telah berubah menjadi kebun sawit milik masyarakat dan bahkan banyak yang sudah memasuki masa produksi.

Menurut Tati, kondisi ini membuat upaya penertiban maupun pemulihan ekosistem menjadi semakin rumit karena berkaitan langsung dengan kebutuhan ekonomi warga.

"Bagaimana dengan area yang sudah ditanami sawit dan akan segera dipanen? Ini juga perlu menjadi perhatian," ucap dia.

Konflik muncul ketika warga menilai rencana pengembalian lahan ke kawasan konservasi dapat merugikan mereka, sementara sebagian lainnya mengklaim lahan yang digarap sudah berizin. Situasi ini menuntut kejelasan regulasi dan ketegasan dalam penerapan aturan.

'Regulasi sebenarnya sudah ada, tetapi implementasinya tidak mudah. Seringkali petugas juga mengalami kesulitan, ketika masyarakat merasa dirugikan. Perlu kejelasan mengenai siapa yang memberikan izin, bagaimana aturannya, dan seperti apa mekanisme perjanjiannya yang mungkin tidak difahami oleh masyarakat yang berkegiatan di area tersebut. Belum lagi jika ada intervensi dari pihak atau oknum yang punya kepentingan dari TNTN," papar Tati.

Pemulihan ekosistem membutuhkan waktu dan dilakukan secara bertahap, termasuk perbaikan vegetasi dan daya dukung lahan.

"Pemulihan ekosistem tidak bisa cepat. Reklamasi lahan bekas tambang saja baru menunjukkan hasil setelah lebih dari 15 sampai 25 tahun. Jadi memang tidak sesederhana itu," tambahnya.

Situasi di Tesso Nilo memperlihatkan bahwa kondisi ekosistem sangat menentukan ketahanan wilayah terhadap bencana. Peristiwa banjir baru-baru ini menjadi pengingat pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Upaya pelestarian hutan tidak bisa dijalankan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pengelola kawasan, pemerintah, masyarakat lokal maupun pendatang, peneliti, dan organisasi nonpemerintah agar upaya menjaga keberlanjutan hutan berjalan dengan baik.

"Peneliti tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kerja sama antara pengelolaan hutan, pemerintah, masyarakat, dan mereka yang memiliki kewenangan regulasi," ucap Tati.

Masyarakat lokal perlu dilibatkan melalui pendekatan yang sesuai kebutuhan mereka, misalnya dengan kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara langsung.

"Masyarakat lokal harus diajarkan arti konservasi. Mereka memiliki kebutuhan primer, sehingga harus ada aktivitas yang memberi manfaat langsung," terang dia.

Keberhasilan pengelolaan hutan terlihat di Tangkahan, Sumatra Utara, melalui ekowisata dan konservasi oleh masyarakat lokal. 

Pendekatan serupa diterapkan penerima Whitley Award 2025 Rahayu Oktaviani untuk upayanya melindungi Owa Jawa, sebagaimana tercatat dalam laporan penghargaan tersebut. 

"Contoh pengelolaan yang baik sudah ada. Tantangannya adalah bagaimana kita mengimplementasikannya," jelas dia.

Konservasi di lapangan nyata lebih kompleks karena melibatkan aspek alam, ekonomi, sosial, dan kebijakan. Pengelolaan kawasan harus konsisten sesuai regulasi, dengan masyarakat lokal berperan sebagai mitra utama dalam menjaga ekosistem.