Ketua DPD Desak Pemerintah Audit Tata Kelola Lingkungan Pascabencana Sumatra: Pengawasan Masih Lemah

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah fokus mempercepat penanganan korban bencana Sumatra, yang menurutnya masih belum optimal meski sudah berlangsung 10 hari.

"Setiap korban jiwa bukan sekadar angka statistik. Ini adalah darurat kemanusiaan, dan negara harus hadir sepenuhnya. Karena skala bencana sudah melampaui kapasitas kemampuan provinsi," kata dia dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).

Menurut sutan, yang dibutuhkan sekarang adalah kecepatan, baik itu dalam evakuasi, pembukaan akses, distribusi logistik, penanganan kesehatan, sampai penampungan pengungsi dan membangun kembali hunian mereka.

"Utamakan penangan pada para korban bencana. Negara harus hadir dan penuh empati. Menjaga nyawa manusia adalah prioritas utama. Menolong yang hidup, menemukan yang hilang, dan mencegah korban tambahan setelah proses evakuasi," ungkap dia.

Sutan mengungkapkan, bencana Sumatra, bukanlah sekedar karena faktor alam. Karena itu, perlu pemerintah melakukan audit total sekaligus evaluasi dalam tata kelola lingungkan. 

Meskipun demikian, dia tidak ingin mendorong saling menyalahkan apalagi mencari kambing hitam. Namun, bagi Sultan menegaskan, perlu ada efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan.

"Saya menilai pengawasan dan penegakan hukum yang lemah selama bertahun-tahun harus dikoreksi lewat tindakan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan," jelas dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyoroti kehadiran kayu gelondongan yang tersapu banjir Sumatra, yang disebutnya bukan hanya disebabkan faktor cuaca.

Hal ini disampaikannya saat rapat kerja bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

"Ini bukan lagi sekadar anomali cuaca. Ini adalah alarm keras bagi kita semua. Hujan deras akibat badai siklon tropis sebenarnya memang faktor alam, namun ketidakmampuan tanah menahan air akibat hutan yang gundul adalah ulah manusia," ujar Titiek di ruang rapat Komisi IV DPR, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Karena itu, Politikus Gerinda ini meminta semua pihak mulai sadar atas apa yang terjadi di Sumatra.

"Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan curah hujan yang tinggi, sementara kita menutup mata terhadap fakta di lapangan," ungkap Titiek.

"Ketika banjir terjadi serentak dan berulang, artinya ada yang salah dengan menara air kita di hulu," sambung dia.

 Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Rahmat Saleh meminta agar menteri yang tidak sanggup menangani bencana banjir dan longsor Sumatera untuk mundur dari posisinya.

Hal tersebut disampaikan Rahmat di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat rapat kerja di Komisi IV DPR.

"Bapak menteri yang saya hormati, satu nyawa sangat berharga, sekarang hampir 765 meninggal per kemarin, 650 belum kita temukan. Ini bencana besar bukan main-main," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Rahmat mencontohkan dua menteri di Filipina mundur karena tidak mampu mengatasi banjir. Menurutnya hal itu baru gentleman.

"Oleh karena itu saya pernah baca tanggal kemarin tanggal 18 November itu Kabinetnya pak Ferdinand Marcos di Filipina, mereka itu banjir penyebabnya tapi gentlemen dua menterinya karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu," katanya.

"Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri tidak sanggup mengatasi ini mundur juga itu adalah tugas yang mulia menurut saya," sambungnya.