Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Sebut Reformasi Polri Harus Kultural, Bukan Struktural

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, reformasi terhadap Polri harus dilakukan secara kultural, bukan struktural.

Dia menilai pengaruh terbesar yang mencederai institusi Korps Bhayangkara itu adalah para anggotanya, bukan karena kedudukan lembaga atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan struktur.

"Bukan persoalan struktural, polisi di bawah siapa, kemudian pengangkatan Kapolri oleh siapa, dengan persetujuan siapa, bukan itu. Tapi pengendalian," ujar Habiburokhman saat Rapat Panitia Kerja (Panja) Reformasi Aparat Penegak Hukum di Kompleks Parlemen, yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Selasa 2 Desember 2025.

Dia mengungkapkan, Komisi III DPR sudah beberapa kali membongkar polemik penegakan kasus yang berkaitan dengan perilaku anggota kepolisian.

Contohnya, kata Habiburokhman, kasus meninggalnya tahanan Polres Palu yang semula disebut bunuh diri, ternyata ada penganiayaan yang dilakukan oleh polisi di sana, yang kemudian dipecat.

"Lalu ada juga kasus Ronald Tannur yang tak hanya melibatkan polisi, tetapi melibatkan aparat penegak hukum lainnya, bahkan pengadilan. Terbaru, ada kasus pemilik toko roti yang menganiaya karyawannya di Jakarta Timur, tetapi tak kunjung ditangkap oleh polisi," ucap dia.

Untuk persoalan struktural, menurut Habiburokhman, kedudukan Polri di bawah langsung Presiden sudah tepat. Selain itu, dia mengatakan bahwa ketentuan itu merupakan Ketetapan (TAP) MPR RI Tahun 2000.

Di sisi lain, dia pun menilai pengangkatan Kapolri oleh Presiden atas persetujuan DPR merupakan aturan yang sudah tepat. Menurut Habiburokhman, ketentuan itu merupakan amanat reformasi supaya ada pemisahan kekuasaan.

"Saat itu kita ingin benar-benar mempraktikkan, mengimplementasikan pemisahan kekuasaan, sebagaimana teori trias politica-nya Montesquieu, eksekutif, legislatif, yudikatif," tandas Habiburokhman.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan TNI dan Polri dalam mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan.

Hal itu disampaikan Zulhas saat mengikuti kegiatan penanaman dan panen jagung di daerah Panengahan, Lampung Selatan, Selasa 2 Desember 2025.

Di hadapan para Muspida dan perwakilan Duta Besar negara sahabat, Zulhas meminta para Dubes tidak heran apabila Polri dan TNI melakukan penanaman pohon maupun pertanian. Menurutnya, kegiatan yang dilakukan Polri dan TNI merupakan wujud gotong royong meningkatkan swasembada pangan.

"Kata orang Polisi kok disuruh tanam jagung, ya itulah Indonesia, gotong royong. Jadi dubes jangan heran, kalau di Indonesia ada polisi tanam jagung," jelas Zulhas.

Ia mengaku bersyukur Polri dan TNI bisa ikut membantu meningkatkan produksi kebutuhan pokok, salah satunya kebutuhan karbohidrat masyarakat. Bahkan, keberadaan TNI membantu dalam pertanian padi dan pengaturan bulog kepada petani dan masyarakat.

"Jadi ceritanya dulu Presiden perintah, harga gabah itu perintah Bapak Presiden, dulu Rp 5.500, kita naikkan Rp 6.000, kurang, naik Rp 6.500. Keluarlah Kepres perintah Presiden," terang Zulhas.

Meskipun begitu, lanjut Zulhas, harga gabah di kalangan petani ternyata masih Rp 5.500 sampai Rp 6.000 per kilogram, hal ini dikarenakan banyak tengkulak yang merugikan petani. Atas hal itu, Pemerintah meminta TNI dan Polri untuk melakukan penindakan terhadap tengulak yang merugikan petani.

"Kalau ada petani yang terima harga gabah di bawah Rp6.500, lapor aja, itu tengkulak-tengkulak takut. Alhamdulillah sekarang petani padi sudah menerima harga gabah Rp6.500 paling murah," ucapnya.

Zulhas bersyukur terdapat kenaikan hasil pertanian dalam mendukung swasembada pangan, yakni kenaikan produktifitas pertanian. Adapun kenaikan produksi pertanian berupa beras yang sebelumnya 30 juta ton, kini menjadi 34,7 juta ton.

"Jadi ada kenaikan sekitar 13 persen lebih, jadi penghasilan petani naik, produksi naik, harga juga naik," ungkap Zulhas.

Adanya peningkatan produksi beras, Zulhas meyakini Indonesia tidak akan lagi melakukan impor beras dari negara lain. Hal itu dikarenakan beras yang tersimpan dalam gudang Bulog mencapai 34,7 juta ton.

"Kita tidak impor beras lagi walaupun satu butir. Enggak ada, karena kita (beras) lebih, di gudang bulog tadi ada 34,7 juta," tegasnya.

Zulhas brencana pada tahun depan akan meningkatkan produksi protein dengan membangun sejumlah wilayah sebagai potensi penghasil protein. Rencana Menko Pangan akan membangun 20 ribu hektare tambak di Jawa.

"Kita akan bangun di setiap kabupaten satu tambak ikan besar. Kita akan bangun tahun depan 20 ribu kampung nelayan," tuturnya.

Tidak hanya itu, lanjut Zulhas, Pemerintah akan membangun pabrik pakan dan pengembangan Gerakan Pangan Semesta (GPS) di 20 provinsi. Nantinya akan dikembangkan peternakan ayam petelur dan ayam daging, salah satunya Lampung.

"Bayangkan tahun depan kita akan memberi makan anak-anak kita 82,9 juta jiwa. Jadi kalau perlu satu butir telur satu anak satu hari, maka kita perlu tahun depan satu hari 82,9 juta butir telur, satu hari. Kalau kita pakai ikan, kita perlu 82,9 juta potong ikan, satu hari," kata Zulhas.

Ia ingin program swasembada pangan dapat meningkatkan produktivitas pangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. "Insya Allah ekonomi rakyat akan berkembang dari desa, ke desa," pungkasnya.