Kemendagri Siapkan Insentif Rp 1 Triliun untuk Daerah Berprestasi Mulai 2026

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah (Pemda) berprestasi.

Mendagri Tito menyatakan, akan ada hadiah yang lebih menarik, yakni berupa pemberian insentif yang rencananya mulai diserahkan pada 2026.

"Tahun depan anggaran Kemendagri Rp 7,8 triliun kalau tidak dirasionalisasi lagi. Dari angka itu, Rp1 triliun tidak saya gunakan karena untuk teman-teman kepala daerah yang berkinerja baik," kata Tito dalam acara Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin 1 Desember 2025.

Misalnya, kata Tito, bakal digelontorkan insentif senilai Rp5 miliar untuk daerah-daerah yang mampu mengendalikan inflasi, daerah dengan pengelolaan sampah terbaik, atau ide apapun yang dapat dipertandingkan antar-daerah pada apresiasi 2026.

"Saya mungkin di Januari sudah mulai main yaitu pemberian penghargaan kepada penanganan inflasi terbaik di tahun 2025. Mungkin 2 provinsi, 3 kota, dan 5 kabupaten mungkin yang masing-masing diberikan Rp5 miliar insentifnya hingga Rp 50 miliar kita siapkan," ucap dia.

Menurut Tito, jika pemerintah daerah berlomba-lomba untuk memberikan kinerja terbaik, maka akan terjadi kemajuan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya, Tito sangat mengharapkan kerja keras dari pemerintah daerah.

"Indonesia ini negara besar. Tidak cukup usaha pemerintah pusat saja, melainkan harus bersama pemerintah daerah. Kalau semua bergerak bersama, full speed, maka kita akan maju bersama," terang dia.

Diketahui pada Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025, Kemendagri bekerja sama dengan Tempo Media Group memberikan sebanyak 57 penghargaan kepada pemerintah daerah berprestasi.

Ada sembilan kategori penilaian dalam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025. Rinciannya, Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pengendalian Inflasi, Penanggulangan Kemiskinan, Perbaikan Akses Layanan Pendidikan, Penyerapan Tenaga Kerja.

Kemudian, Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi Pertambangan dan Olahannya, Pertumbuhan Ekonomi Non-Pertambangan dan Olahannya, dan Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat.

Ada pun proses seleksinya dilakukan dengan mengelompokkan antara pemerintahan daerah dengan kemampuan fiskal tinggi, sedang, dan rendah.

Berikut daftar Pemenang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025:

1. Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• Fiskal: Total

• Provinsi: DKI Jakarta

• Kabupaten: Banyuwangi

• Kota: Denpasar

2. Pengendalian Inflasi

• Fiskal: Total

• Provinsi: Bali

• Kabupaten: Magetan

• Kota: Tual

3. Penanggulangan Kemiskinan

Fiskal Tinggi

• Provinsi: Lampung

• Kabupaten: Bekasi

• Kota: Batam

Fiskal Sedang

• Provinsi: Bengkulu

• Kabupaten: Sleman

• Kota: Palembang

Fiskal Rendah

• Provinsi: Papua Pegunungan

• Kabupaten: Intan Jaya

• Kota: Sabang

4. Perbaikan Akses Layanan PendidikanFiskal Tinggi

• Provinsi: DKI Jakarta

• Kabupaten: Badung

• Kota: Semarang

Fiskal Sedang

• Provinsi: Sumatera Barat

• Kabupaten: Sleman

• Kota: Yogyakarta

Fiskal Rendah

• Provinsi: DI Yogyakarta

• Kabupaten: Temanggung

• Kota: Banda Aceh

5. Penyerapan Tenaga Kerja

Fiskal Tinggi

• Provinsi: Jawa Timur

• Kabupaten: Gianyar

• Kota: Tangerang Selatan

Fiskal Sedang

• Provinsi: Jambi

• Kabupaten: Gresik

• Kota: Malang

Fiskal Rendah

• Provinsi: Aceh

• Kabupaten: Mempawah

• Kota: Sawahlunto

6. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

Fiskal Tinggi

• Provinsi: Jawa Tengah

• Kabupaten: Gianyar

• Kota: Bogor

Fiskal Sedang

• Provinsi: NTB

• Kabupaten: Gresik

• Kota: Cilegon

Fiskal Rendah

• Provinsi: DI Yogyakarta

• Kabupaten: Kotawaringin Barat

• Kota: Pangkal Pinang

7. Pertumbuhan Ekonomi Pertambangan dan Olahannya

Fiskal Tambang

• Provinsi: Maluku Utara

• Kabupaten: Halmahera Tengah

• Kota: Balikpapan

8. Pertumbuhan Ekonomi Non-Pertambangan dan Olahannya

Fiskal Non-Tambang

• Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung

• Kabupaten: Bangka Tengah

• Kota: Pangkal Pinang

9. Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat

Fiskal Tinggi

• Provinsi: Banten

• Kabupaten: Gianyar

• Kota: Bogor

Fiskal Sedang

• Provinsi: Sumatera Selatan

• Kabupaten: Bogor

• Kota: Malang

Fiskal Rendah

• Provinsi: Papua Tengah

• Kabupaten: Mamuju Tengah

• Kota: Probolinggo