Pimpinan DPR Minta Kemendagri Turun Tangan Atasi PPPK Dirumahkan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun tangan mengatasi polemik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dirumahkan. Salah satu daerah yang merumahkan PPPK adalah Kota Tidore Kepulauan.

Menurut dia, Kemendagri harus menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah agar tidak merumahkan PPPK dengan alasan keterbatasan anggaran. Karena itu, pemerintah pusat perlu memfasilitasi kebutuhan anggaran daerah untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Sampaikan butuh waktu berapa lama sampai ada kepastian mereka, juga nanti kalau misalkan PPPK-nya ini paruh waktu, atau tadi PPPK-nya yang sudah penuh waktu ada tunjangan kinerjanya harus dibebankan nanti di daerah, sampaikan oleh Kemendagri," kata Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Selain itu, dia mengatakan pemerintah juga perlu mengecek skema Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan menjadi sumber penerimaan untuk daerah dalam menggaji pada PPPK, khususnya para guru.

Dia menilai pemerintah perlu segera memberikan kepastian bagi guru PPPK paruh waktu yang hingga kini masih menunggu kejelasan status.

"Ada juga PPPK yang paruh waktu. Paruh waktu ini tadi menyampaikan aspirasi mereka. Ini kan sampai September, minta kejelasan seperti apa. Emang harus segera disikapi," kata dia, dikutip dari Antara.

Adapun beberapa waktu lalu, muncul persoalan ribuan PPPK di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, yang berpotensi terdampak efisiensi karena keterbatasan anggaran daerah.

Mereka menggelar aksi demonstrasi di daerahnya untuk menolak kebijakan tersebut. Mereka khawatir kehilangan mata pencaharian apabila dirumahkan oleh pemerintah setempat.