Respons Mentan soal Peran Anggota Polri Aktif yang Duduki Jabatan di Kementeriannya

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman merespons soal peran anggota Polri yang bertugas di kementeriannya kini. Di mana hal ini menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Membantu, sangat membantu," kata dia singkat di Jakarta, Kamis (20/11/2025). 

Meski demikian, seperti dilansir dari Antara, Amran tidak menyebut secara spesifik identitas maupun jabatan anggota Polri yang kini menjalani penugasan di Kementan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui ada sejumlah anggota Polri aktif yang menjabat di kementeriannya.

Perlu diketahui, melalui putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025, dijelaskan bahwa anggota Polri yang menduduki jabatan di luar institusi kepolisian atau menempati posisi sipil diwajibkan untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

"Jadi di ESDM ada beberapa anggota dari Polri termasuk di inspektur jenderal kita pangkatnya bintang 3, apa namanya? Komjen," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Tak hanya polisi, menurut Bahlil, jaksa aktif juga menduduki jabatan juga di kementeriannya. Dia memandang, ini sebuah kerja sama yang tak ada buruknya.

"Sangat, sangat, sangat (membantu). Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa kan juga ada di kantor kami, Dirjen Gakkum kan dari jaksa. Dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang sangat baik. Sangat membantu," klaim Bahlil.

Meski demikian, Ketua Umum Golkar ini akan mengikuti aturan yang ada pasca putusan MK, yang akan segera dibahas oleh tiga menteri.

"Kita lihat aturan pasca putusan MK, apa yang diputuskan Menteri Hukum, Menpan-RB, pasti akan menjadi rujukan," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi mengisi jabatan sipil tidak berlaku surut. Dengan demikian, polisi yang kini tengah mengisi jabatan sipil tak perlu mengundurkan diri kecuali ditarik Mabes Polri.

"Menurut saya yang sudah terjadi, itu artinya tidak berlaku," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Menurutnya, putusan MK tersebut dapat berlaku ke depan. Artinya, Mabes Polri sudah tidak bisa lagi mengusulkan anggotanya untuk mengisi jabatan sipil.

"Bagi mereka yang akan diusulkan menduduki jabatan berikutnya, jabatan sipil, kalau tidak berkaitan dengan tugas pokok kepolisian, wajib untuk mengundurkan diri atau pensiun," kata dia.

Politikus Gerindra itu menegaskan, putusan MK terkait larangan polisi aktif mengisi jabatan sipil akan diakomodir dalam RUU Polri. Saat ini, RUU Polri saat ini sudah masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025.

Namun, menurutnya, perlu klasterisasi terhadap kementerian atau lembaga mana saja yang boleh diisi polri aktif, seperti yang ada pada UU TNI.

"Sama dengan undang-undang TNI kan? Kan di batang tubuh diatur 14 kementerian yang boleh diduduki oleh TNI. Polri pun nanti begitu juga," kata dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima seluruh permohonan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dalam sidang yang digelar Kamis (13/11).

MK menegaskan Kapolri tidak bisa lagi menunjuk polisi aktif menduduki jabatan sipil sebelum mereka pensiun atau mengundurkan diri dari dinas kepolisian.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.