DPR Tetap Bahas RUU Pemilu saat Reses, Lebih dari 10 Isu Dikaji

Liputan6.com, Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tetap berjalan meski DPR memasuki masa reses. Komisi II DPR RI memanfaatkan masa tersebut untuk menyinkronkan materi draf sebelum pembahasan lebih mendalam pada masa sidang berikutnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan, pertemuan terkait RUU Pemilu tetap dilakukan selama masa reses agar penyusunan draf tidak terhenti.

“Reses ini kita tetap melanjutkan pertemuan-pertemuan,” kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Aria menjelaskan, anggota Komisi II akan kembali melakukan pembahasan menjelang berakhirnya masa reses yang berlangsung sekitar dua pekan.

“Nanti satu minggu sebelum reses berakhir kita sudah kembali ke Komisi II,” ujarnya.

Menurut Aria, pembahasan saat ini masih berada pada tahap awal. Komisi II bersama Badan Keahlian DPR masih menyinkronkan berbagai masukan dan kepentingan yang akan dituangkan dalam draf RUU Pemilu.

“Masih dong, ini kan baru draf. Baru menampung berbagai irisan kepentingan dari yang paling filosofis, ideologis, sosiologis, sampai teknokratik engineering konstitusi dengan berbagai kepentingan yang ada,” jelasnya.

Aria menyebut ada lebih dari 10 poin yang masih dibahas dalam penyusunan RUU Pemilu. Isu tersebut antara lain ambang batas parlemen (parliamentary threshold), ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), pengangkatan penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), daerah pemilihan, hingga jumlah kursi DPR.

“Lebih dari 10 poin yang kita bicarakan,” kata Aria.

Penyusunan draf tersebut turut mengacu pada masukan yang sebelumnya dihimpun Komisi II dan Badan Keahlian DPR. Aria menyebut Komisi II telah melibatkan hampir 62 narasumber dalam evaluasi Pemilu dan Pilkada, sedangkan Badan Keahlian DPR menggelar sekitar 34 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU).

“Badan keahlian sendiri juga mengadakan RDPU hampir sekitar 34 kali,” ujarnya.

Aria mengatakan, masukan publik akan tetap mendapat ruang ketika RUU Pemilu memasuki pembahasan formal. Pihak yang akan dilibatkan mencakup kalangan akademisi, pegiat demokrasi dari organisasi nonpemerintah (NGO), dan kelompok kepentingan terkait.

“Tapi pada saat nanti pembahasan kita sangat memberikan ruang yang cukup luas untuk keterlibatan publik dari para narasumber kampus, para penggiat demokrasi di NGO, sampai dari berbagai kelompok kepentingan atau stakeholder yang terkait untuk kita libatkan di dalam pembahasan lewat rapat dengar pendapat ini,” tuturnya.

Ia menegaskan, pertemuan tertutup pada tahap awal bukan berarti menutup partisipasi publik. Menurut Aria, forum tersebut diperlukan untuk menyinkronkan draf dan mengidentifikasi persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu.

“Pertemuan-pertemuan yang masih tertutup ini jangan sampai substansinya nanti tidak ketemu mana persoalan yang paling mendasar di dalam konteks pemilu dan tidak mendasar sudah gebyoh lagi dulu di media atau di publik,” katanya.

Aria berharap sinkronisasi tersebut dapat mempercepat pembahasan RUU Pemilu. Setelah draf diajukan, masing-masing fraksi DPR masih akan membahas materi melalui tim internal mereka.

“Ini hanya sekadar mensinkronkan rancangan draf yang mau kita masukkan, setelah draf masuk pun nanti juga masih ada tim dari masing-masing fraksi,” ujar Aria.

Meski menargetkan pembahasan yang lebih cepat, Aria menekankan pentingnya keterlibatan publik. Menurut dia, pembahasan dapat berlangsung lebih lama jika materi draf menyimpang terlalu jauh dari persoalan yang hendak diperbaiki.

“Kalau room material drafnya sudah terlalu melenceng banget, nanti waktunya terlalu lama dan kita akan menargetkan undang-undang pemilu itu dilakukan target yang semakin cepat dengan melibatkan publik yang lebih penting daripada internal DPR sendiri,” tandasnya.