Ditanya soal Target Penanganan Kasus Korupsi Kuota Haji, Begini Jawaban Ketua KPK

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memastikan, penyidikan kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024 masih terus berproses. Dia menjelaskan, sampai hari ini pemanggilan para saksi masih terus dilakukan, termasuk pengumpulan barang bukti.

"Pastinya masih berproses, ya. Ada beberapa pemeriksaan, kemudian pengumpulan dokumen dan lain-lain," kata Setyo kepada awak media saat ditemui di Bogor, Rabu (19/11/2025).

Soal target, Setyo menyerahkan semuanya ke tim penyidik. Jika dirasa sudah cukup maka dipersilakan untuk langsung melakukan update kepada publik.

"Target kalau memang itu dianggap oleh penyidik semuanya sudah lengkap, mungkin nanti akan segera diupdate oleh Jubir atau oleh Deputi Penindakan," jelas dia.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya masih mendalami proses jual beli kuota haji kepada biro penyelenggara haji. Sejumlah saksi sudah diperiksa untuk mengetahui hal tersebut.

“Pemeriksaan kepada para saksi, yaitu dari PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus), penyidik mendalami bagaimana proses jual beli kuota haji kepada para calon jemaah,” ujar Budi.

KPK juga masih mendalami harga maupun fasilitas yang ditawarkan biro haji kepada para calon jemaah. Apakah harga yang ditawarkan dalam batas wajar atau berlebihan.

“Apakah make sense (wajar) begitu antara layanan yang diberikan dengan jumlah atau nominal yang dibayarkan oleh para calon jemaah?” katanya.

Sebagai informasi, dalam kasus kuota haji ini, selain penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada para saksi, KPK juga sudah melakukan penggeledahan. Hasilnya, penyidik mengamankan dan menyita, seperti dokumen, barang bukti elektronik, dan juga ada beberapa aset.

Diketahui, kasus ini bermula dari pembagian kuota haji tambahan yang tidak sesuai aturan Undang-Undang. Seharusnya, pembagian kuota haji terbagi atas 92% untuk hajireguler dan 8% untuk haji khusus.

Namun pada penyelenggaraan haji 2024, Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan diskresi pada pembagian kuota haji tambahan sebesar 20.000 yang diberikan pemerintah kerjaan Saudi menjadi 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus atau 50%-50%.

Dengan pembagian porsi tak sesuai aturan memunculkan dugaan permainan jual-beli kuota haji khusus dari Kementerian Agama kepada sejumlah biro travel haji-umroh dengan motif bisa berangkat di tahun yang sama tanpa antrean. Syaratnya dengan membayarkan uang 'pelicin' demi mendapatkan kuota tersebut.