Jokowi Tanggapi Polemik Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Setiap Pemimpin Pasti Punya Jasa Buat Negara

Liputan6.com, Jakarta- Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi polemik rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Menurutnya, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan tim pakar Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) yang memiliki pertimbangan profesional dan menyeluruh.

“Setiap pemimpin, baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara. Kita semuanya harus menghargai itu. Dan kita sadar, setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan,” kata Jokowi kepada awak media di kediaman pribadinya pada Kamis (6/11/2025).

Menurut Jokowi, pemberian gelar pahlawan nasional tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui proses panjang. Bahkan pemberian gelar tersebut juga melibatkan tim pakar.

“Pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu melalui proses-proses, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa. Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan, baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur kepada negara ini,” ujar dia.

Terkait penolakan pemberian gelar pahlawan kepada mantan penguasa Orde Baru itu, Jokowi menyebut hal itu wajar dalam negara demokrasi. Dia menegaskan gelar tersebut diberikan melalui proses seleksi ketat oleh tim pakar.

“Iya biasa dalam negara demokrasi, ada yang pro-kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira biasa. Tapi yang jelas ada timnya, para pakar yang juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kita semuanya harus menghargainya,” ucapnya.

Ketua DPP PDIP Yasonna H Laoly meminta usulan gelar pahlawan ke Presiden ke-2 RI Soeharto dikaji ulang. Menurut Yasonna, usulan tersebut menimbulkan kontroversi sangat tinggi.

"Sekarang terjadi pro kontra yang sangat besar ya. Jadi, reaksi-reaksi, kalau boleh ya kita berharap sebaiknya pemberian gelar pahlawan nasional betul-betul dikaji dengan baik lah," kata Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurut Yasonna, pemberian gelar harus dilandasi dengan semangat reformasi, oleh karena itu usulan pemberian gelar harus dikaji dengan matang.

"Keputusan MPR yang lalu dan semangat reformasi yang lalu. Ini gerakannya saya lihat kontroversinya sangat tinggi," ungkapnya.

Yasonna menyarankan agar pemerintah untuk memberi penjelasan detail terkait usulan agar tak ingin timbul kontroversi ke depannya.

"Sebaiknya diberi penjelasan yang lebih sempurna karena ini tidak mudah. Jadi kalau pemberian gelar pahlawan nasional itu saya harap, kita berharap agar hati-hati lah," katanya.

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadli Zon menjawab adanya penolakan memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, salah satunya karena diduga terlibat genosida tahun 1965-1966.

Fadli Zon menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Soeharto terlibat pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suatu kelompok etnis, ras, atau bangsa.

"Enggak pernah ada buktinya kan? Enggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu," kata Fadli Zon usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (5/11/2025).

"Ya, apa faktanya apa? Ada yang berani menyatakan fakta? Mana buktinya? Kan kita bicara sejarah dan fakta dan data gitu. Ada enggak? Enggak ada kan?" sambungnya.

Dia menekankan bahwa Soeharto sudah memenuhi syarat menerima gelar Pahlawan Nasional, berdasarkan hasil kajian Dewan Gelar dan Tanda kehormatan, pemerintah provinsi, hingga Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).

Tim yang dibentuk Kementerian Sosial tersebut berdiri dari sejarahwan, tokoh agama, akademisi, hingga aktivis. Mereka juga yang mengusulkan nama-nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional.

"Kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah. Dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat. Enggak ada masalah dan itu datangnya dari masyarakat juga," ujarnya.

Fadli Zon menyebut nama Soeharto diusulkan karena memiliki banyak jasa dan perjuangan untuk Indonesia. Salah satunya, karena Soeharto merupakan pemimpin Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi tonggak Indonesia diakui oleh dunia.

"Itu salah satu yang saya baca dari usulan-usulan itu. Nah, itu kan menandakan Pak Harto sebagai komandan pertempuran Serangan Umum 1 Maret punya jasa di dalam kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia," jelas Fadli Zon.

Tak hanya itu, kata dia, Soeharto juga memimpin operasi pembebasan Irian Barat (kini Papua). Menteri Kebudayaan itu menuturkan ada banyak pertimbangan yang membuat Soeharto diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.

"Belum lagi operasi, pembebasan Irian Barat dan lain-lain. Jadi ada, ada rinciannya. Nanti rinciannya kalau mau lebih panjang nanti saya berikan," pungkas Fadli Zon.