Bupati Kukar Aulia Usulkan Percepatan Sertifikasi Aset Daerah ke Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Liputan6.com, Samarinda Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri mengusulkan program prioritas percepatan sertifikasi aset Pemda kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Program tersebut meliputi sertifikasi lahan fasilitas umum, sosial, pendidikan, dan kesehatan; peninjauan lahan eks-transmigrasi; serta audit terhadap HGU dan HGB tidak produktif. Usulan ini muncul karena masih banyak aset di Kutai Kartanegara yang tidak memiliki alas hak lengkap. 

Aulia Rahman Basri memaparkan kondisi aset pertanahan di wilayahnya. Berdasarkan data Pemkab Kukar, total aset tanah daerah mencapai 2.912 bidang, namun baru 478 bidang (16,4%) yang bersertifikat, sementara 2.436 bidang (83,6%) belum memiliki sertifikat.

Menurut Aulia, tanpa langkah percepatan, sertifikasi seluruh aset bisa memakan waktu lebih dari satu abad. Kondisi ini, kata dia, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program Monitoring Center for Prevention (MCP) Area 5 – Aset Daerah.

“Banyak aset yang tidak memiliki alas hak lengkap, sebagian berada di kawasan transmigrasi dan kawasan hutan, serta data aset belum berbasis spasial. Ini menjadi kendala utama dalam percepatan sertifikasi,” jelas Aulia dalam sesi dialog Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Pertanahan dan Tata Ruang bersama para kepala daerah se-Kalimantan Timur di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (24/10/2025).

Ia juga menyoroti fasilitas umum di lahan eks-transmigrasi yang belum berstatus jelas, termasuk kantor desa, sekolah, dan puskesmas. Karena status tanah masih atas nama Kementerian Desa PDTT, Pemkab Kukar tidak bisa melakukan pembangunan atau rehabilitasi.

“Sebagian besar kecamatan di Kukar juga masih berada di kawasan hutan produksi atau konservasi. Banyak pemukiman dan fasilitas publik berdiri di atas tanah berstatus kawasan hutan, sehingga proyek pembangunan dan bantuan masyarakat tertunda,” ungkapnya.

Aulia menambahkan, sejumlah lahan HGU dan HGB tidak produktif kini menjadi sumber konflik baru dengan masyarakat. Beberapa di antaranya sudah lama tidak dimanfaatkan atau habis masa berlakunya, namun belum dikembalikan secara administratif ke negara.

“Kami juga berharap dukungan untuk penetapan tanah negara hasil eks-HGU/HGB agar dapat diretribusi kepada masyarakat dan kepentingan umum, serta penyelarasan data pertanahan Pemda dengan sistem One Map Policy nasional,” tutur Aulia Rahman.

Ia menegaskan, masalah pertanahan di Kukar bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi berdampak langsung terhadap keberlanjutan pembangunan dan stabilitas sosial masyarakat. Karena itu, Pemkab Kukar siap menjadi pilot project percepatan sertifikasi aset daerah di Kalimantan Timur.

Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan apresiasinya.

“Kami mengucapkan terima kasih atas masukan Bupati Kukar. Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN siap mendukung pertemuan tindak lanjut antara Pemkab Kukar dengan Kementerian Transmigrasi dan Desa Tertinggal untuk membahas lahan eks transmigrasi dan kawasan hutan yang digunakan masyarakat serta Pemda,” kata Nusron.

Menteri Nusron Wahid menegaskan bahwa penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia tidak cukup hanya melalui jalur hukum. Ia menilai, pendekatan kemanusiaan lebih dibutuhkan untuk menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak.

“Kami mencari solusi yang berbasis kemanusiaan, tidak berbasis hukum. Karena kalau berbasis hukum itu kalah-menang, benar-salah. Rumus yang kami pakai adalah rumus kemanusiaan supaya win-win solution. Rakyatnya tidak dirugikan, tapi negara tetap mencatatkan bahwa itu tetap adalah aset negara,” ujar Nusron.

Ia juga menyoroti rendahnya kepatuhan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) terhadap kewajiban penyediaan plasma minimal 20 persen bagi masyarakat. Banyak perusahaan di Kaltim, kata Nusron, masih mengabaikan ketentuan ini.

Selain itu, praktik alih fungsi kawasan hutan tanpa izin dan kesalahan persepsi terhadap sumber lahan plasma juga akan menjadi fokus penertiban pemerintah.

Nusron menegaskan, koordinasi antara ATR/BPN dengan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang.

“Dengan sinergi yang lebih kuat, target pertanahan dan tata ruang bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi realitas yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Saat membuka Rakor, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, didampingi Penasihat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Jhoni Ginting, serta Kepala Kanwil BPN Kaltim Deni Ahmad Hidayat.

(*)