Mendagri Tito: Program Tiga Juta Rumah jadi Bukti Nyata Ekonomi Kerakyatan Presiden Prabowo

Liputan6.com, Surabaya - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, program pembangunan tiga juta rumah yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto merupakan wujud nyata kebijakan ekonomi kerakyatan. Program ini disebutnya sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil, sejalan dengan gagasan Presiden Prabowo dalam bukunya Paradoks Indonesia.

“Kita melihat bahwa Presiden memiliki paradigma ekonomi kerakyatan. Artinya, bahwa semua program-program melihat pada rakyat kecil. Dan kemudian ada intervensi tangan pemerintah untuk masuk, untuk melindungi rakyat kecil itu,” ujar Mendagri pada acara Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis (16/10/2025).

Menurut Tito, konsep ekonomi kerakyatan yang diterapkan Presiden Prabowo bukan hanya sebatas kebijakan di atas kertas, melainkan langkah konkret yang menjangkau kebutuhan dasar rakyat, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Kebijakan Pro Rakyat, dari Sekolah Rakyat hingga Swasembada Pangan

Mendagri menjelaskan, selain program tiga juta rumah, sejumlah kebijakan lain seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Swasembada Pangan juga menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.

Semua program tersebut, kata Tito, dirancang dengan semangat yang sama: memastikan kesejahteraan rakyat kecil melalui kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Oleh karenanya, program tiga juta rumah menjadi penting dan relevan. Selain itu, melalui peran aktif pemerintah, program tersebut dapat diimplementasikan secara menyeluruh dengan tetap fokus pada kepentingan rakyat kecil,” ujarnya.

Bangun Efek Berantai bagi Ekonomi Daerah

Lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan papan, program tiga juta rumah juga diyakini Mendagri mampu menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian daerah.

Ia menilai, kehadiran program ini mendorong sektor perbankan, industri bahan bangunan, hingga tenaga kerja untuk berinovasi dan berperan aktif.

“Nah, sampai ke yang kecil-kecil, ya tadi ada pembangunan makanan, maka restoran akan hidup, warung-warung akan hidup. Ada UMKM yang berkembang,” kata Mendagri.

Tito menekankan, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta akan menciptakan efek domino ekonomi yang membuka lapangan kerja luas bagi masyarakat.

Dukungan Kemendagri Lewat Aturan dan Fasilitasi MPP

Untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan aturan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dengan kebijakan ini, masyarakat bisa mengurus perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP) tanpa harus menanggung biaya tambahan.

Tito juga membeberkan capaian Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang diolah Kemendagri per 15 Oktober 2025, jumlah penerbitan PBG bagi MBR di Jatim mencapai 638 perizinan dengan total 10.234 unit hunian.

Capaian ini menempatkan Jatim dalam lima besar provinsi dengan kinerja terbaik dalam penerbitan PBG bagi MBR.

“Menyikapi hal itu, Mendagri berharap, kinerja Provinsi Jatim dapat terus ditingkatkan,” tulis keterangan resmi Kemendagri.

Minta Daerah Dukung Implementasi Program

Namun, Tito mengingatkan masih ada 13 kabupaten/kota di Jatim yang belum merealisasikan PBG bagi MBR. Ia berharap daerah-daerah tersebut segera mendukung pelaksanaan program nasional ini.

“Proses perizinan tersebut dapat direalisasikan melalui MPP,” katanya.

Selain itu, Tito menyoroti masih adanya tiga kabupaten/kota di Jawa Timur yang belum memiliki Mal Pelayanan Publik, yakni Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun.

Ia pun meminta langsung kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar segera berkoordinasi untuk mendorong percepatan pembangunan MPP di tiga daerah itu.

“Saya minta kepada Ibu Khof, yang tiga (daerah) ini tolonglah Bu [didorong pembangunan] Mal Pelayanan Publiknya, sebelum itu ditegur Mal Pelayanan Publiknya,” tandasnya.

Tinjau Langsung Rumah Tidak Layak Huni

Dalam kegiatan yang sama, Mendagri juga hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono, dan Rektor ITS Surabaya Bambang Pramujati.

Usai sosialisasi, Tito bersama Maruarar meninjau dua Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya.

Di lokasi, keduanya berdialog langsung dengan warga untuk mendengar aspirasi sekaligus memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.