Pimpinan MPR Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Segera Disahkan

Keberadaan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dapat memperkuat kebijakan pengelolaan perubahan iklim terutama dalam aspek Policy Clarity, Policy Consistency dan Policy Coordination.

Diterbitkan 13 Oktober 2025, 14:03 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • MPR prioritaskan krisis iklim, perjuangkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
  • RUU diharapkan perkuat kebijakan iklim, disahkan secepatnya.
  • ICCF 2025 dorong kolaborasi hadapi krisis iklim, dibuka di DPR/MPR.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan, pentingnya upaya menghadapi krisis iklim sebagai prioritas nasional. Menurut dia, salah satu upaya yang tengah disuarakan Fraksi PAN DPR RI adalah RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.

“Kami terus memperjuangkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini merupakan awal dari perjalanan Legislatif untuk memiliki regulasi sebagai dasar hukum kita melakukan aksi iklim. Tentu menghadapi ancaman krisis iklim yang semakin terasa, kita akan perjuangkan RUU ini untuk bisa disahkan secepatnya,” kata Eddy saat Focus Group Discussions (FGD) dengan tema Masukan dan Harapan Publik untuk RUU Pengelolaan Perubahan Iklim di Gedung MPR RI, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Eddy berharap, keberadaan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dapat memperkuat kebijakan pengelolaan perubahan iklim terutama dalam aspek Policy Clarity, Policy Consistency dan Policy Coordination.

Karena itu, Doktor Ilmu Politik UI ini juga mendorong kolaborasi berbagai pihak mulai dari pegiat iklim, pelaku usaha hingga pengambil kebijakan dalam agenda Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 yang akan digelar pada 21 – 23 Oktober mendatang.

“Ajang ICCF nanti menjadi titik temu antar berbagai pihak untuk merumuskan aksi terbaik dalam menghadapi krisis iklim. Kami mengundang pegiat iklim dan pengambil kebijakan iklim untuk hadir dalam rangkaian acara Indonesian Climate Change Forum (ICCF) 2025,” lanjut Eddy.

 

Pembukaan

Eddy menjelaskan, acara pembukaan ICCF 2025 nantinya akan dilakukan di Gedung Nusantara DPR/MPR. Hal ini menjadi simbol bahwa isu iklim menjadi prioritas dalam ruang pengambilan kebijakan di DPR RI.

“ICCF 2025 ini ketiga kalinya diadakan oleh Emil Salim Institute dan tahun ini spesial karena berkolaborasi dengan kami di MPR RI. Secara khusus acara pembukaan juga diadakan di Gedung Nusantara DPR/MPR sebagai simbol komitmen untuk terus memperjuangkan aksi iklim. Climate Action Starts Now,” Eddy memungkasi.

Sebagai informasi, FGD di MPR RI ini dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup; Erik Teguh Pirimantoro, Executive Director IESR; Fabby Tumiwa, Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan UI; Prof. Supriatna dan Executive Director Habibie Center; Nadia Sofia Habibie.

 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6