Pemotongan DBH, Legislator Golkar Usulkan Efisiensi Anggaran di Komisi-Komisi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan menyatakan, rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pemprov DKI Jakarta harus disikapi dengan positif. Apalagi, pemotongan dana bagi hasil tidak hanya dilakukan pada pemprov DKI Jakarta, melainkan seluruh pemprov dan kabupaten kota di Indonesia.

"Pemotongan DBH harus disikapi dengan bijak, karena tidak hanya DKI melainkan seluruh Indonesia. Namun untuk DBH yang dialami DKI, saya kira perlu melakukan penyisiran terhadap anggaran yang ada. Sehingga nanti angka yang diefisiensikan itu bisa tepat dan kemudian tetap bisa dirasakan oleh masyarakat," ujar Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI, Judistira Hermawan, Sabtu (11/10/2025).

Anggota DPRD DKI asal dapil Jaktim ini, melihat saat ini DKI Jakarta memiliki anggaran prioritas, yakni penanganan banjir, kemacetan, penanggulangan persoalan sosial masyarakat seperti pendidikan dan lapangan pekerjaan.

"Saya kira nanti semua komisi akan melakukan penyisiran terhadap anggaran APBD DKI dalam rangka efisiensi anggaran. Sehingga nanti APBD yang diperkirakan di angka Rp75-77 triliun benar-benar dirasakan oleh masyarakat," bebernya.

Terkait anggaran yang akan dilakukan efisiensi, Judistira memprediksi akan menyasar pada kegiatan seremonial. "Seluruh komisi akan menyisir anggaran-anggaran dan program yang selama ini dirasa kurang tepat. Ada juga pemborosan-pemborosan anggaran di Dinas dan SKPD, misalnya rapat kerja. Itu nanti yang akan kita hilangkan," paparnya.

Sebelumnya, pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta dari pemerintah pusat berdampak pada turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Dari semula sekitar Rp95 triliun, kini APBD DKI hanya berkisar Rp79 triliun. 

Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk rencana untuk mengkaji ulang subsidi transportasi umum.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, Ade Suherman, mendorong agar efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan transportasi publik bagi masyarakat di Jakarta. 

"Pemangkasan anggaran memang bagian dari efisiensi, tapi prinsipnya pelayanan publik harus tetap maksimal. Warga Jakarta bergantung pada transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, dan LRT. Maka efisiensi jangan sampai menurunkan kenyamanan dan keselamatan mereka,” kata Ade dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (8/10/2025).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk Transjakarta pada 2023 sempat dipangkas Rp336 miliar dari usulan awal sebesar Rp3,9 triliun.

Meski begitu, layanan operasional Transjakarta masih tetap berjalan normal. Pada 2024, PT Transjakarta bahkan juga berhasil menekan rasio subsidi per pelanggan menjadi hanya Rp9.831 per penumpang, dengan peningkatan jumlah armada hingga 4.388 unit dan 235 rute yang melayani seluruh wilayah Jakarta. 

Tidak hanya itu, pendapatan non-tiket (non-farebox) juga meningkat signifikan mencapai Rp218,4 miliar, naik 3,5 kali lipat dibanding dua tahun sebelumnya.

Ade menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dapat dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat. Ia menyebut, Transjakarta bisa menjadi contoh bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan layanan. 

"Tapi DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan agar efisiensi ini tidak berimbas pada kualitas,” ucap dia.