DBH Jakarta Dipangkas, DPRD Soroti Nasib 61 Ribu Siswa

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhamad mengungkapkan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta sebesar Rp 14,997 triliun membuat penyusunan anggaran di Jakarta semakin berat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ramly di hadapan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, anggota DPR RI dan DPD Dapil DKI Jakarta dalam acara silaturahmi di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/7/2026). Dia menyebut besarnya pemotongan DBH berdampak langsung pada pembahasan anggaran di DPRD DKI karena Pemprov DKI harus menentukan kembali program-program yang menjadi prioritas.

“Bersamaan anggaran dipotong Rp 14,997 triliun. Cukup besar sehingga merepotkan bagi teman-teman Dewan mulai menyusun apa sebenarnya yang harus dipotong,” kata Ramly.

Menurut dia, kendati pemerintah pusat telah menegaskan anggaran pendidikan dan kesehatan tidak boleh dipangkas, kebutuhan di lapangan masih sangat besar. Salah satunya, kata Ramly, masih ada sekitar 61 ribu siswa di Jakarta yang belum tertampung dalam program sekolah gratis.

“Jakarta ini yang lulus sama pagu yang dipersiapkan tidak berimbang, masih 61.000 siswa Jakarta yang tidak dapat sekolah gratis,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD sebelumnya telah menambah jumlah sekolah gratis secara bertahap. Pada 2025 terdapat 40 sekolah gratis, sedangkan pada 2026 DPRD mengusulkan penambahan menjadi 258 sekolah. Namun, yang akhirnya disetujui hanya 103 sekolah karena anggaran terbatas.

“2026 muncul lagi usulan 258 sekolah gratis, tapi ternyata yang disetujui adalah 103, masih kurang 150-an lagi. Kita kejar terus tapi anggaran sudah dipotong,” ucap Ramly.

Selain sektor pendidikan, Ramly mengatakan keterbatasan anggaran juga dirasakan pada sektor kesehatan. Dia berujar, Pemprov DKI tengah berupaya meningkatkan kualitas layanan rumah sakit agar mampu bersaing dengan negara tetangga, namun pengadaan alat kesehatan masih terkendala anggaran.

“Teman-teman Dewan mengejar untuk mencicil alat-alat, tidak ada anggaran. Ini yang perlu kita sampaikan curhat kepada teman-teman dari DPR RI untuk dapat diperjuangkan,” katanya.

Oleh sebab itu, Ramly berharap anggota DPR RI turut memperjuangkan pengembalian sebagian DBH Jakarta. Dia menilai, tambahan dana tersebut akan sangat membantu pembiayaan program prioritas daerah.

“Kalau diperjuangkan setengah saja dari Rp 14,997 triliun maka kita tidak perlu lagi memakai dana obligasi. Itu saja yang kita ingin sampaikan kepada teman-teman dari DPR RI karena kita sama-sama mewakili masyarakat Jakarta,” ujar Ramly.