Berita DBH Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat mempengaruhi pembangunan fisik di Jakart...

8
Foto
Menteri Keuangan Sri Mulyani Bahas Dana Bagi Hasil Bersama Komisi XI DPR

RD Kongo vs Uzbekistan: Kondisi Beda, Target Sama
Kolombia vs Portugal: Adu Kualitas
Telah dibaca 0 kali
Kroasia vs Ghana: Beban Mental yang Tak Sama
Telah dibaca 0 kali
Bukan Lagi Soal Gadget, Wamenkomdigi Beberkan Arah Baru Literasi Digital
Telah dibaca 0 kali
Panama vs Inggris: Tuntutan Pembuktian Kualitas
Telah dibaca 0 kali
Dibully Kakak Kelas, Siswa SMP di Semarang Tak Sekolah 3 Bulan
Telah dibaca 0 kali
Mesir vs Iran: Salah Satu Laga Paling Menentukan
Telah dibaca 14 kali
Selandia Baru vs Belgia: 3 Poin Target Mutlak
Telah dibaca 56 kali
Pesan Dudung Usai Temui Korban Penyekapan Kekasih di Bandung
Telah dibaca 42 kali
Uruguay vs Spanyol: Segala Kemungkinan Masih Terbuka
Telah dibaca 49 kali
Tanjung Verde vs Arab Saudi: Tanpa Ruang Kesalahan
Telah dibaca 35 kali
Vote Yuk! Publik Bisa Ikut Pilih Logo HUT Ke-81 RI
Telah dibaca 0 kali
IMDE dan Ngee Ann Polytechnic Perkuat Kolaborasi Pendidikan Berorientasi Global
Telah dibaca 56 kali
Fakta di Balik Risiko Nikah Tak Tercatat
Telah dibaca 49 kali
Puncak HUT Jakarta di Bundaran HI, Cek 21 Daftar Lokasi Parkirnya
Telah dibaca 35 kali

Advertisement

Advertisement

Gubernur Pramono Akui Pembangunan Fisik di Jakarta Bakal Dikurangi Imbas Pemangkasan Dana Bagi Hasil

Pemotongan DBH, Legislator Golkar Usulkan Efisiensi Anggaran di Komisi-Komisi

DBH Dipangkas, Pramono Anung Minta Maaf Jika Rekrutmen PJLP 2026 Terancam Tak Dibuka

Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Dipangkas, Pramono Yakin Tak Ganggu Program KJP sampai KJMU

Menteri Keuangan Sri Mulyani berbicara dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023). Rapat tersebut membahas mengenai Dana Bagi Hasil (DBH). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pada hari ini, Sri Mulyani juga dijadwalkan akan menjalani rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR terkait transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan sebanyak Rp 349 triliun. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Rapat membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan tersebut rencananya akan digelar pada pukul 14.00 WIB. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Miris, Daerah Produsen Migas di Jatim Cuma Kebagian 0,5 Persen Dana Bagi Hasil

Mengenal DBH, Penyebab Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Iblis dan Setan

Jokowi Perintahkan Pemda Alokasikan Rp 2,17 Triliun untuk Subsidi Angkutan Umum

Dana Bagi Hasil Cukai untuk Pemda Naik, Ini Penjelasannya

Sri Mulyani Cerita Sulitnya Kelola Dana Bagi Hasil

Harus Terkait Paru-Paru, Pemkab Bekasi Bingung Gunakan DBH Cukai Tembakau

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan PBB buat Pemda Dinaikkan