Menanti Sikap Gerindra Usai Tiga Legislator Pesta Narkoba

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Situbondo, Andrian Oktadiansyah, mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada DPD dan DPP terkait tiga anggotanya yang terlibat dugaan pesta narkoba di sebuah hotel, Senin (28/9/2026) dini hari.

Ketiga legislator tersebut masing-masing berinisial ARM (DPRD Situbondo), AM atau MUA/UAM (DPRD Kabupaten Malang) serta ADR (DPRD Banyuwangi).

"Kalau kami dari DPC Gerindra Situbondo menunggu keputusan atau sanksinya dari DPD maupun DPP Gerindra," kata dia kepada wartawan, Senin (5/10/2026).

Sebelumnya, satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya membongkar pesta narkotika di kamar hotel mewah, Senin (28/9/2026) dini hari. Ironisnya, dari delapan orang yang diciduk, tiga di antaranya merupakan wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD kabupaten di Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra.

​Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Hadi Ismanto, mengungkapkan bahwa penggerebekan ini bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan seorang karyawan swasta berinisial N di lokasi kejadian.

​"Saat dilakukan penggerebekan, petugas mendapati delapan orang tengah berada di dalam satu kamar dan kedapatan mengonsumsi narkoba bersama," ujar AKP Hadi, Kamis (1/10/2026).

​Delapan orang yang diamankan berinisial F, R, K, N, Ro, U, Ar, dan A. Dalam pemeriksaan intensif, tersangka N mengaku memperoleh sabu dan ekstasi dari seseorang berinisial C yang kini telah ditetapkan buron.

Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita barang bukti satu plastik klip sisa pakai sabu, dua butir pil ekstasi berwarna kuning, alat isap (bong) dan korek api, dan satu bungkus rokok bekas sebagai wadah penyimpanan.

​Berdasarkan hasil uji laboratorium dan tes urine, sebanyak tujuh orang dinyatakan positif mengonsumsi ekstasi.

"Sementara itu, tersangka N terbukti positif mengonsumsi dua jenis narkotika sekaligus, yakni sabu dan ekstasi," tambahnya.

Meski demikian, kepolisian menyatakan bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan berada di bawah ambang batas minimum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Oleh karena itu, perkara ini diarahkan melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice).

"Kami proses sesuai prosedur hukum yang berlaku," tegas Hadi.