Sukses

Imbas Efisiensi Anggaran, Pramono Kaji Ulang Subsidi Transportasi Umum Jakarta

Kajian ulang ini dilakukan sebagai bagian dari strategi menutup kekurangan anggaran akibat pemotongan DBH, sekaligus menjaga keberlanjutan layanan publik.

Diterbitkan 06 Oktober 2025, 22:02 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Pemprov DKI kaji ulang subsidi transportasi akibat pemangkasan DBH Rp 15 triliun.
  • APBD DKI turun dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun setelah pemangkasan.
  • Pemprov DKI pangkas anggaran dinas dan cari pendanaan kreatif untuk proyek.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berpotensi mengkaji ulang besaran subsidi transportasi sebagai bagian dari langkah efisiensi pasca-pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, DBH Jakarta yang dipangkas mencapai Rp 15 triliun. Pemangkasan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta turun dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun.

“Subsidi transportasi kita besar sekali. Sekarang ke mana pun bayarnya Rp 3.500. Ini belum tentu dinaikkan ya, tapi akan dikaji kembali,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/10/2025).

Ia menjelaskan, besaran subsidi transportasi umum di Jakarta mencapai hampir Rp 15.000 per penumpang. Kajian ulang ini dilakukan sebagai bagian dari strategi menutup kekurangan anggaran akibat pemotongan DBH, sekaligus menjaga keberlanjutan layanan publik.

Meski begitu, Pramono menegaskan program prioritasi seperti bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi 707.513 siswa dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi 16.979 mahasiswa tidak akan dikurangi.

“Program prioritas untuk warga kurang mampu tidak kami ganggu sama sekali,” ucap dia.

 

2 dari 3 halaman

Pangkas Anggaran Dinas

Selain efisiensi subsidi transportasi, Pemprov DKI juga berencana memangkas anggaran perjalanan dinas, konsumsi rapat, dan belanja nonprioritas. Untuk menjaga pembangunan tetap berjalan, Pramono mendorong skema keuangan kreatif melalui kemitraan strategis dan penyertaan modal swasta.

“Beberapa proyek seperti hub Dukuh Atas tetap jalan, tapi tidak menggunakan dana APBD. Kami akan lakukan lewat partnership,” katanya.

 

3 dari 3 halaman

Tantangan

Pramono menambahkan, tantangan ini bukan hanya dialami Jakarta, melainkan juga daerah lain. Namun, dengan pengawasan ketat dan optimalisasi pembiayaan alternatif, ia optimistis pembangunan Jakarta tetap bisa berjalan sesuai target.

EnamPlus