Sejumlah DPW-DPC PPP Tak Terima Diklaim Hadir dalam Tasyakuran Agus Suparmanto

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kepulauan Riau Muhammad Fadhil mengaku tidak terima atas pencatutan nama wilayahnya dalam tasyakuran kemenangan yang digelar oleh kubu Agus Suparmanto.

“Kami hari ini (28/9) pengurus DPW dan DPC se-Kepri hadir di kediaman Pak Muhamad Mardiono untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya beliau secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP 2025-2030,” kata Muhammad Fadhil kepada awak media melalui siaran, Senin (29/9/2025).

Fadhil menyebut, Kepri memiliki 17 peserta Muktamar dan semuanya solid berada di bawah kepemimpinan Ketua Umum PPP Mardiono.

“Ada 17 peserta muktamar dari kepri dan seluruhnya hadir saat ini bersama-sama dan pembukaan muktamar kemarin. Diluar itu, bukanlah kami. Mereka tidak terdaftar sebagai peserta muktamar,” jelas dia.

Fadhil mengimbau, agar kubu Agus Suparmanto tidak lagi mencatut nama DPW PPP Kepri berada di kubu mereka.

“Dengan tegas saya Ketua DPW PPP Kepri dan seluruh DPC mengimbau agar tidak mengatasnamakan kami. Karena kami adalah yang berada di sini sesuai badan hukum dan kami lah yang terdaftar di Sipol,” minta dia.

Senada, Amiruddin Idris selaku kader PPP Aceh juga mengaku namanya dicatut dalam kehadiran acara tasyakuran Agus Suparmanto. Mereka pun mengecam keras hal tersebut.

“Dalam tasyakuran itu disebutkan bahwa hadirnya DPW-DPC PPP Aceh tidaklah benar. Kami solid DPW dan seluruh DPC se-Aceh ada sebanyak 25 suara berada di bawah kepemimpinan Ketum Pak Mardiono,” kata Amiruddin.

Dia meyakini, tak hanya DPW PPP Aceh yang dicatut namanya hadir dalam tasyakuran tersebut.

“Wilayah lain juga dicatut namanya. Padahal jelas, kami hari ini para ketua DPW dan DPC sedang berkumpul di rumah Ketum Mardiono untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya beliau secara aklamasi semalam,” Amiruddin menandasi.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku belum mendapat data kepemimpinan baru atau dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Saya belum dapat datanya belum tahu apa yang terjadi di PPP,” kata Supratman di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Supratman menyatakan, pihaknya akan melihat data atau memverifikasi kedua belah pihak sebelum menentukan sikap pemerintah.

“Kita lihat semuanya, karena kedua-duanya belum ada yang apa ya, baru saya baca di berita dan sama sekali belum tahu perkembangan terakhir seperti apa. Prinsipnya kalau Kementerian Hukum pasti akan melakukan penelitian sesuai dengan mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai,” tegasnya.

Menurut Supratman, waktu verifikasi Partai membutuhkan waktu sehingga tidak perlu terburu-buru.

“Iya kan ada di undang-undang ditentukan, masih lama lah ya. Karena kita, kita pasti memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran partai politik yah,” pungkasnya.

Sebelumnya, dua calon yakni Mardiono dan Agus Suparmanto sama-sama mengklaim terpilih menjadi Ketua Umum PPP secara aklamasi.