Charles Honoris PDIP: Jangan Alergi untuk Evaluasi Total MBG

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris menilai Badan Gizi Nasional (BGN) salah mindset terkait pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut, harus ada evaluasi total dalam melaksanakan program MBG.

"Yang harus menjadi perhatian saat ini bukan menambah SPPG, tetapi fokus untuk mengevaluasi apa yang sedang berjalan sekarang. Sehingga dalam beberapa bulan ke depan kita bisa meminimalisir atau meniadakan kasus-kasus keracunan," kata Charles pada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Charles menyebut, saat ini ada lebih dari 6.000 kasus keracunan MBG di berbagai daerah. Ia mengaku khawatir, semakin banyak dapur atau SPPG ditakutkan justru akan menaikkan jumlah korban keracunan makanan.

"Kalau sistemnya tetap dilakukan seperti ini, tidak ada evaluasi, tidak ada perubahan, saya khawatir jumlah anak-anak yang akan menjadi korban keracunan akan semakin banyak," beber politisi PDIP tersebut.

Sementara terkait adanya usulan menghentikan program MBG, Charles mengatakan bahwa itu merupakan program prioritas presiden, ia memastikan DPR mendukung program ini asalkan BGN tidak alergi untuk melakukan evaluasi.

"Kami secara prinsip mendukung program ini karena kita punya keyakinan bahwa tujuannya baik, niatnya baik bagaimana kita bersama-sama bisa mengentaskan gizi buruk di Indonesia," ungkapnya.

"Jadi kami berharap BGN atau pemerintah tidak alergi terhadap upaya untuk melakukan evaluasi ya. Karena ini semua untuk kepentingan anak kita," pungkas Charles.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari mengungkap lebih dari 5.000 siswa yang tersebar di berbagai daerah mengalami keracunan makan bergizi gratis (MBG). Kasus terbesar terjadi di Jawa Barat.

“Saya punya data yang disiapkan oleh Kedeputian III KSP. Jadi ada data dari tiga lembaga sebagai berikut. BGN, 46 kasus keracunan, ini pasti yang mau ditanyakan keracunan kan, dengan jumlah penderita 5.080, ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” tutur Qodari di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/09/2025).

Qodari menyatakan, ketiga data tersebut terbilang sama meski ada perbedaan angka secara statistik. Keseluruhannya mencapai jumlah 5 ribu, ditambah dengan kemiripan hasil dari elemen masyarakat seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang mencatat sebanyak 5.360 siswa keracunan MBG.

“Berdasarkan asesmen BPOM, nanti follow up-nya kalau mau lebih detail tolong kontak BPOM, puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” jelas dia.

Adapun secara umum, penyebab keracunan MBG antara lain terkait higienitas makanan, suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang dari petugas, serta indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat

“Nah, ini contoh bahwa pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli. Pak Mensesneng kan sudah merespons juga kan, Jumat kemarin kan, mengakui adanya itu minta maaf dan akan evaluasi,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada September 2025, bahwa pada 1.379 SPPG ada sebanyak 413 yang memiliki SOP Keamanan Pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Hal itu menjadi upaya penyelesaian masalah di setiap rangkaian peristiwa keracunan yang terjadi.

“Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi, SLHS, sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji,” kata dia.

Singkatnya, lanjut Qodari, SPPG harus mempunyai SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG.

“Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu enggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga kementerian lembaga yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS, 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS,” terangnya.

“Hasil koordinasi dan pengecekan yang datang oleh Kedeputian III KSP, bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM. PR-nya adalah aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” Qodari menandaskan.