Kata Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron soal Kabar Kementerian BUMN Bakal Dihapus dan Ganti jadi Badan

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengaku mendengar isu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) akan dihapus dan berganti menjadi Badan.

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menyebut pihaknya menunggu peraturan presiden (Perpres) jika kebijakan tersebut memang benar.

"Kita tunggu saja perpresnya, apakah info ini benar atau tidak. Saya sendiri mendengar terkait info tersebut. Tetapi, untuk mengetahui kebenarannya, silakan ditanyakan kepada pemerintah," kata Herman Khaeron kepada wartawan, Kamis (18/9/2025).

"Di Undang-Undang 1 Tahun 2025 tentang BUMN, masih tercantum nomenklaturnya sehingga mungkin saja bisa menjadi badan, diserahkanlah sepenuhnya kepada pemerintah," sambung dia.

Herman menyatakan, kebijakan yang diambil emerintah pasti ada urgensinya, ia menyerahkan sepenuhnya pada Presiden Prabowo Subianto.

"Bagi saya, apa pun yang diputuskan pemerintah terkait perubahan portofolio, pasti ada urgensinya. Karena domainnya Presiden, maka kami serahkan kepada pemerintah," jelas Herman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto segera menunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ad Interim. Hal ini usai Erick Thohir yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Menteri BUMN Ad Interim kemungkinan akan dijabat oleh salah satu dari Wakil Menteri BUMN.

Ada tiga orang yang menjabat Wakil Menteri BUMN yakni, Dony Oskaria, Kartika Wiroatmojo, dan Aminuddin Ma'ruf.

"Kemungkinan dari Wamen (wakil menteri)," kata Prasetyo di Istana Negara Jakarta, Rabu 17 September 2025.

Namun, dia mengatakan belum ada keputusan siapa Wamen BUMN akan yang menjabat Menteri BUMN Ad Interim.

Prasetyo menyebut surat penunjukkan Menteri BUMN Ad Interim belum ditandatangani.

"Belum, belum tanda tangan Ad Interimnya," ujarnya.

Menurut dia, Presiden Prabowo masih mencari sosok yang tepat untuk menggantikan Erick Thohir menjadi Menteri BUMN definitif. Prasetyo berharap Erick dapat membawa atlet Indonesia menjadi kelas dunia di semua cabang olah raga.

"Kita semua paham Pak Erick Thohir punya sejarah, prestasi yang panjang dalam hal olahraga itu yang kita inginkan. Tidak hanya sepak bola beban yang kita berikan ke Pak Erick Thohir, semua olah raga kita inginkan menuju ke kelas dunia," ucap Prasetyo.

Terkait peluang Kementerian BUMN digabungkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Prasetyo menyebut belum ada. Hanya saja, kata dia, pemerintah tak menutup kemungkinan ada perubahan di kelembagaan atau kementerian.

"Belum kita kan sedang proses ya. Danantara juga sedang proses membenahi manajemen di BUMN-BUMN kita. Nah kalau di dalam perjalanan perlu terhadap kementeriannya ya kita lihat," tutur Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih. Prabowo melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Ariotedjo yang kena reshuffle kabinet pada pekan lalu.

Pelantikan digelar di Istana Negara Jakarta, Rabu 17 September 2025. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 96 P Nomor Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Negeri Negara Kabinet Merah Putih periode Tahun 2024-2029.

Erick Thohir resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada Rabu 17 September 2025.

Ia melepas jabatannya di Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa strategi kunci telah dijalankan Erick dalam mendongkrak perusahaan pelat merah.

BUMN mencatatkan kinerja positif terlihat dari setoran dividen yang cukup meningkat. Pada tahun buku 2023, dividen BUMN yang disetorkan ke negara mencapai Rp 82,1 triliun. Angka ini kembali meningkat jadi Rp 86,4 triliun pada tahun buku 2024.

Angka tersebut sedikit lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yakni sekitar Rp 85 triliun. Kemudian, target dividen BUMN pada 2025 ini ditetapkan sebesar Rp 90 triliun.

Selain mendongkrak kinerja BUMN, Erick Thohir juga berperan dalam proses pengesahan revisi undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada penghujung masa jabatannya di periode 2019-2024 lalu, Erick Thohir menekankan pentingnya pembahasan revisi UU Nomor 19 Tahun 2003.

Tak lama berselang pada Februari 2025, disahkan UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU baru ini menandai lahirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Setelah lahirnya Danantara, Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir juga turut fokus pada perusahaan pelat merah berbentuk Perusahaan Umum atau Perum.

Tercatat ada 10 Perum yang masih ditangani Erick. Sejalan dengan itu, diapun mengusulkan adanya dividen yang disetorkan BUMN Perum yang rencananya mulai berlaku pada tahun depan.