Mendagri Dorong Pemda Maksimalkan Efisiensi TKD Lewat Program Langsung ke Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengarahkan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) fokus pada peningkatan efisiensi pembangunan. Kebijakan ini muncul setelah evaluasi menunjukkan, masih terdapat daerah yang belum optimal dalam mengelola anggaran dan program.

Hal itu disampaikan Tito pada rapat dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Senin (15/9), Tito menegaskan pentingnya efisiensi anggaran untuk kesejahteraan rakyat.

"Nah, ini dikurangi (realisasi anggaran yang tidak efisien). Kami mengambil contoh yang bagus, banyak daerah yang bagus," ujar Tito.

Sebagai contoh, Mendagri menyebut keberhasilan Bupati Lahat, Bursah Zarnubi. Pemda Lahat berhasil memangkas anggaran untuk perjalanan dinas dan rapat. Dana yang dialihkan kemudian digunakan untuk membangun bendungan irigasi seluas delapan ribu hektare sawah, dampaknya langsung dirasakan oleh petani.

Menurut Tito, prinsip efisiensi ini terbukti efektif dan harus diterapkan semua pemerintah daerah. Bahkan, pengalihan sebagian alokasi TKD difokuskan pada program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat, seperti jaring pengaman sosial, pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah, dan kesehatan.

"Tapi kami melakukan exercise, kita tahu bahwa daerah-daerah ini kan bermacam-macam. Ada daerah yang PAD-nya kuat seperti Bandung, Jakarta. Tapi ada juga daerah yang PAD-nya cuma lima persen (dibandingkan dana transfer pusat)," ucap Tito.

Kemendagri telah melakukan kajian dan evaluasi kapasitas fiskal daerah. Daerah yang memiliki kapasitas fiskal lemah, Kemendagri memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan agar pengalihan anggaran tidak dilakukan dalam jumlah besar, namun daerah dengan kapasitas fiskal kuat dinilai lebih siap sehingga pengesuaian dapat dilakukan.

"Nah kita memiliki exercise dari seluruh kabupaten dan kota, saya membuat tim dipimpin Sekjen, memetakan minimal beberapa belanja pegawai, belanja operasional, pemeliharaan perawatan minimal, ditambah standar pelayanan minimal untuk infrastruktur dan kesehatan," terang Tito.

Sementara, Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan, memberikan saran kepada Mendagri. Selain mendorong efisiensi TKD, Cecep menekankan pentingnya investasi swasta sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

"Pemda tidak bisa hanya bergantung pada dana dari pusat," tutur Cecep.

Untuk menarik investor, Pemda harus menciptakan iklim yang kondusif dengan tiga syarat Utama, yakni birokrasi yang bersih, kemudahan bagi sektor swasta, dan masyarakat sipil dengan daya beli tinggi.

"Tiga syarat simpel itu bisa membuat pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik," pungkas Cecep.