Akademisi Soroti Strategi Penyaluran SPHP, Sukses Kendalikan Harga Beras

Liputan6.com, Jakarta - Akademisi Universitas Nusa Cendana Ricky Ekaputra Foeh menilai, strategi pemerintah patut diapresiasi, khususnya dalam kendalikan harga beras. Kolaborasi Bulog, Kementan, dan Kemendagri dengan mengguyur pasar menggunakan beras SPHP, terbukti mampu menekan harga beras di lapangan, menjaga daya beli masyarakat, dan mencegah inflasi pangan semakin meluas

“Intervensi pemerintah melalui beras SPHP sukses meredam gejolak harga dalam jangka pendek,” ujar Ricky, Senin (15/9/2025).

Ricky melihat, pemerintah perlu menyiapkan strategi lanjutan guna tidak terjebak pada pola intervensi jangka pendek. Stabilisasi harga pangan harus ditopang peningkatan produktivitas pertanian, modernisasi rantai pasok, efisiensi distribusi antarwilayah.

“Penguatan cadangan beras pemerintah dinilai perlu, dukungan bagi petani lewat pupuk, benih unggul, dan teknologi, serta perluasan ke komoditas pangan lain,” ucap Ricky.

Ricky menjelaskan, keberhasilan menstabilkan harga beras perlu diperluas ke komoditas strategis lain seperti daging, minyak goreng, bawang putih, dan tepung terigu. Fluktuasi harga pada komoditas tersebut dapat berdampak langsung pada UMKM kuliner, industri makanan, hingga konsumsi rumah tangga.

Tidak hanya itu, tata niaga dan distribusi pangan harus diperbaiki. Ricky menilai, harga pangan tinggi bukan hanya karena faktor produksi, namun akibat biaya distribusi yang mahal dan rantai perantara yang panjang.

“Reformasi rantai pasok sangat penting untuk menekan biaya logistik, memperkuat transportasi antarwilayah, dan memangkas rantai distribusi agar harga di tingkat konsumen lebih stabil,” terang Ricky.

Diketahui, strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras melalui penyaluran beras, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai menunjukkan hasil positif. Operasi pasar besar-besaran yang digelar Bulog bersama kementerian terkait, berhasil menekan harga beras secara signifikan di berbagai daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada pekan terakhir Agustus 2025, kenaikan harga beras masih tercatat di 214 kabupaten/kota. Namun, pada pekan pertama September 2025, jumlahnya menurun drastis menjadi hanya 100 kabupaten/kota. Sebaliknya, daerah yang mengalami penurunan harga meningkat dari 58 menjadi 105 kabupaten/kota.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan, keberhasilan ini tidak lepas dari operasi pasar digelar secara masif di berbagai wilayah Indonesia. Pada periode Juli–Desember 2025, pemerintah menargetkan penyaluran sebanyak 1,3 juta ton beras SPHP ke pasar.

Sebelumnya, dalam beberapa bulan terakhir, stabilitas harga beras menjadi perhatian utama pemerintah. Melalui Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) terus disalurkan agar harga beras di pasar tetap terkendali.

Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Rau, Serang, Banten, Rabu (20/8/2025), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa penyaluran beras SPHP secara masif membantu menekan kenaikan harga berbagai jenis beras.

“Harga beras relatif stabil. Tapi tadi banyak menyampaikan salah satu yang membuat harga stabil karena ada intervensi beras SPHP yang berasal dari Bulog,” ujar Tito di Pasar Induk Rau, dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

Beras SPHP di pasar tersebut dijual Rp 12.500 per kilogram. Dengan kemasan 5 kilogram, harga per paket menjadi Rp 62.500. Bulog sendiri menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP sepanjang Juli–Desember 2025.

Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium ditetapkan berbeda-beda di setiap daerah. Misalnya, di Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan, HET beras medium sebesar Rp 12.500 per kilogram. Sementara di Aceh, Sumatera Utara, dan beberapa wilayah lain, HET mencapai Rp 13.100 per kilogram.

Untuk beras premium, di Kalimantan harga batas atas ditetapkan Rp 15.400 per kilogram, sedangkan di Maluku dan Papua lebih tinggi, yakni Rp 15.800 per kilogram.